*Oleh: Kayla Mauliza
BANJIR yang datang hampir setiap tahun seharusnya menjadi tanda bahaya. Namun, yang sering terjadi justru sebaliknya setiap banjir datang, publik kembali disuguhi pernyataan bahwa situasi masih aman, terkendali, dan sesuai data. Pertanyaannya sederhana, jika benar aman, mengapa banjir terus berulang di tempat yang sama?
Pemerintah kerap merujuk pada data resmi kebencanaan untuk menilai situasi. Jumlah korban jiwa yang menurun, kerusakan besar yang tidak tercatat, atau indeks risiko yang stabil dijadikan dasar untuk menyebut kondisi aman. Di atas kertas, kesimpulan ini terlihat meyakinkan.
Masalah muncul ketika data dijadikan satu-satunya ukuran kebenaran. Data memang penting, tetapi ia tidak selalu mampu menjelaskan pengalaman warga. Bagi masyarakat yang setiap tahun mengangkat perabot karena rumahnya kembali terendam, pernyataan “aman” terasa jauh dari kenyataan.
Salah satu kelemahan utama adalah cara data dibaca. Risiko sering dihitung secara luas, misalnya dalam skala kabupaten atau provinsi. Akibatnya, banjir yang berulang di desa-desa tertentu tidak terlihat sebagai masalah serius karena tertutup oleh angka wilayah lain yang tidak terdampak. Secara statistik aman, tetapi secara nyata ada warga yang terus menjadi korban.
Lebih jauh, data sering hanya mencatat akibat, bukan sebab. Air surut, bantuan disalurkan, lalu kejadian dianggap selesai. Padahal, penyebab banjir-saluran air yang tidak diperbaiki, sungai yang dangkal, hingga kerusakan lingkungan-tetap dibiarkan. Selama akar masalah tidak disentuh, banjir hanya akan terus berulang, apa pun kata data.
Data dari lembaga lingkungan menunjukkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan tata guna lahan berkontribusi besar terhadap meningkatnya risiko banjir. Namun, fakta ini jarang disampaikan secara terbuka dan sederhana kepada publik. Yang lebih sering muncul adalah narasi bahwa bencana merupakan faktor alam semata, seolah tidak ada peran kebijakan manusia di dalamnya.
Di titik ini, data berpotensi berubah fungsi: bukan lagi alat untuk memperbaiki keadaan, melainkan alat untuk menenangkan situasi. Ketika “aman” diumumkan terlalu cepat, evaluasi mendalam menjadi tertunda. Tidak ada rasa mendesak untuk membenahi sistem drainase, menata ulang ruang, atau menindak perusakan lingkungan.
Padahal, suara warga seharusnya menjadi alarm paling awal. Jika satu wilayah banjir setiap tahun, itu bukan kebetulan, melainkan kegagalan yang berulang. Mengabaikan pengalaman warga demi menjaga narasi aman justru memperpanjang masalah.
Data seharusnya membantu negara melihat masalah dengan lebih jujur, bukan menutupinya. Selama banjir terus datang setiap tahun sementara laporan resmi terus mengatakan aman, publik berhak curiga bahwa yang bermasalah bukan alamnya, melainkan cara kita membaca dan menggunakan data.
Tanpa keberanian untuk mengakui ketidaksesuaian ini, banjir akan tetap dianggap rutinitas musiman, dan warga akan terus belajar hidup berdampingan dengan masalah yang seharusnya bisa dicegah. []
*Kayla Mauliza merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.
