*Oleh: Avicenna Al Maududdy, M. Hum
PADA abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam berdiri sebagai salah satu pusat kekuatan Islam terbesar di Asia Tenggara. Bukan hanya dikenal karena armada laut dan perdagangan rempah-rempahnya, Aceh juga tumbuh sebagai pusat intelektual, spiritual, dan kebudayaan Islam yang disegani dunia.
Setelah masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, tampuk kekuasaan kemudian berada di tangan menantunya, Sultan Iskandar Tsani, yang memerintah dari tahun 1636 hingga 1641.
Dalam berbagai catatan sejarah Melayu dan Aceh, masa pemerintahan Iskandar Tsani dikenal sebagai periode konsolidasi moral, penguatan syariat, serta pelestarian kemegahan tradisi kerajaan Islam Aceh, termasuk dalam perayaan besar Idul Adha.
Sultan Iskandar Tsani bukanlah sosok asing dalam dinasti politik Aceh. Ia berasal dari keluarga bangsawan Pahang dan memiliki hubungan darah dengan aristokrasi Melayu. Nama kecilnya adalah Raja Mughal atau Raja Bujang. Ayahnya dikenal sebagai Sultan Ahmad Syah II dari Pahang, sedangkan garis ibunya masih memiliki hubungan dengan keluarga elite Melayu Islam yang kuat pengaruhnya di Selat Malaka.
Dalam konteks geopolitik abad ke-17, hubungan Aceh dan Pahang bukan sekadar hubungan kerajaan biasa, tetapi juga bagian dari strategi politik maritim untuk menguasai jalur perdagangan dan memperluas pengaruh Islam.
Ketika Sultan Iskandar Muda melakukan ekspansi ke Pahang pada awal abad ke-17, Raja Mughal dibawa ke Aceh. Namun, berbeda dari tawanan perang biasa, ia justru dibesarkan dalam lingkungan istana Aceh dan dididik sebagai bangsawan kerajaan. Hal ini menunjukkan kecerdasan politik Iskandar Muda.
Aceh tidak hanya menaklukkan wilayah secara militer, tetapi juga mengintegrasikan elite-elite Melayu ke dalam struktur kekuasaan Darussalam. Dalam psikologi politik kerajaan Islam, langkah ini penting untuk menciptakan legitimasi lintas etnis dan memperkuat loyalitas kawasan taklukan.
Kedekatan Raja Mughal dengan Iskandar Muda semakin kuat setelah ia menikah dengan putri Sultan, yaitu Putroe Sri Alam. Pernikahan ini bukan hanya hubungan keluarga, tetapi simbol penyatuan dua aristokrasi besar dunia Melayu-Islam: Aceh dan Pahang. Dari sinilah Raja Mughal kemudian memperoleh gelar Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah setelah wafatnya Iskandar Muda pada tahun 1636.
Naiknya Iskandar Tsani menjadi Sultan Aceh sesungguhnya berada dalam situasi yang sangat sensitif. Sepeninggal Iskandar Muda, Aceh menghadapi tantangan internal berupa perebutan pengaruh uleebalang, bangsawan istana, serta kelompok ulama. Dalam kondisi seperti ini, Iskandar Tsani tampil sebagai figur kompromi yang diterima banyak pihak. Ia memiliki darah Melayu, hubungan keluarga dengan dinasti Aceh, serta pengalaman hidup di lingkungan istana Darussalam.
Secara psikososial, penerimaan masyarakat Aceh terhadap dirinya menunjukkan bahwa identitas politik Aceh pada masa itu tidak semata berbasis etnis, tetapi berbasis pada Islam, kemampuan memimpin, dan legitimasi adat kerajaan.
Dalam berbagai sumber seperti Bustan al-Salatin karya Nuruddin ar-Raniri, Sultan Iskandar Tsani digambarkan sebagai pemimpin yang religius, mencintai ulama, dan berusaha mengembalikan moral kerajaan setelah era ekspansi besar Iskandar Muda.
Pada masa pemerintahannya, ulama memperoleh posisi yang sangat penting dalam kehidupan negara. Raniri bahkan menjadi salah satu penasihat utama istana. Ini menunjukkan bahwa Aceh ketika itu bukan hanya kerajaan militer, tetapi juga negara berbasis intelektual Islam.
Salah satu aspek menarik dari pemerintahan Iskandar Tsani adalah bagaimana perayaan Idul Adha dijadikan sebagai simbol persatuan sosial dan legitimasi kekuasaan Islam.
Dalam tradisi Aceh Darussalam, Idul Adha bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga peristiwa politik dan sosial. Hari raya kurban menjadi momentum memperlihatkan hubungan harmonis antara Sultan, ulama, rakyat, dan para pembesar kerajaan.
Pada pagi Idul Adha, masyarakat Banda Aceh dan kawasan sekitar akan memadati masjid-masjid utama kerajaan. Takbir berkumandang dari meunasah hingga balai istana. Sultan biasanya hadir dengan pakaian kebesaran kerajaan yang dipadukan dengan simbol-simbol Islam.
Kehadiran Sultan di tengah rakyat memiliki makna psikologis yang sangat kuat: Sultan dipandang bukan sekadar penguasa politik, melainkan “bayangan keadilan Tuhan” di muka bumi yang bertugas menjaga agama dan kesejahteraan umat.
Dalam perspektif psikososial, perayaan besar seperti Idul Adha berfungsi menciptakan identitas kolektif masyarakat Aceh.
Semua lapisan sosial berkumpul dalam satu momentum spiritual yang sama. Orang kaya, uleebalang, ulama, saudagar, hingga rakyat biasa melebur dalam gema takbir dan penyembelihan kurban. Inilah bentuk solidaritas sosial Islam yang sangat kuat di Aceh Darussalam.
Tradisi kurban kerajaan juga menjadi simbol kemakmuran negara. Semakin banyak hewan kurban yang disembelih, semakin besar citra kemuliaan Sultan di mata rakyat. Namun maknanya tidak berhenti pada kemewahan semata.
Dalam konsep kerajaan Islam Aceh, kurban merupakan bentuk tanggung jawab moral penguasa terhadap rakyat miskin. Distribusi daging kurban kepada masyarakat memperlihatkan bahwa kekuasaan harus memiliki dimensi kasih sayang sosial.
Aceh pada masa Iskandar Tsani juga dikenal sebagai pusat keilmuan Islam internasional. Banyak ulama dari Arab, Gujarat, Persia, dan India datang ke Aceh. Hal ini menjadikan perayaan keagamaan seperti Idul Adha berlangsung dalam suasana intelektual yang khas.
Khutbah-khutbah tidak hanya membahas ibadah, tetapi juga persoalan moral masyarakat, keadilan pemerintahan, hingga pentingnya ukhuwah Islamiyah.
Dalam catatan sejarah Melayu, Sultan Iskandar Tsani dikenal memiliki perhatian besar terhadap etika pemerintahan.
Salah satu ungkapan yang sering dikaitkan dengan tradisi politik Aceh pada masanya adalah:
“Adapun kerajaan itu tiada kekal melainkan dengan adil, dan tiada teguh agama melainkan dengan ilmu.”
Walaupun redaksi ini banyak ditemukan dalam tradisi penulisan istana dan karya ulama seperti Nuruddin ar-Raniri, semangatnya sangat merepresentasikan karakter pemerintahan Iskandar Tsani: menggabungkan kekuasaan dengan ilmu dan moralitas Islam.
Ada pula ungkapan yang populer dalam tradisi Aceh mengenai hubungan Sultan dan rakyat:
“Raja yang zalim menghancurkan negeri, tetapi raja yang adil menghidupkan hati manusia.”
Ungkapan seperti ini memperlihatkan bagaimana konsep kepemimpinan Aceh sangat dipengaruhi nilai-nilai sufistik dan etika Islam. Sultan bukan sekadar simbol negara, melainkan penjaga harmoni sosial masyarakat.
Namun pemerintahan Iskandar Tsani berlangsung singkat. Ia wafat pada tahun 1641. Meskipun hanya memerintah sekitar lima tahun, pengaruhnya cukup besar dalam membangun stabilitas pasca-Iskandar Muda.
Setelah wafatnya, Aceh memasuki fase unik ketika dipimpin oleh para sultanah perempuan, dimulai dari Sultanah Safiatuddin Tajul Alam dan Sultanah Keumalatsyah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik Aceh memiliki fleksibilitas yang jarang ditemukan di kerajaan Islam lain pada masa itu.
Jika ditelaah lebih dalam, kemegahan Idul Adha pada masa Sultan Iskandar Tsani sebenarnya mencerminkan wajah Aceh Darussalam secara keseluruhan: religius, kosmopolitan, berwibawa, dan memiliki solidaritas sosial tinggi. Perayaan itu bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi ruang pembentukan identitas masyarakat Aceh sebagai bangsa Islam yang besar.
Di tengah kondisi dunia modern yang sering mengalami krisis identitas dan polarisasi sosial, sejarah Aceh Darussalam memberikan pelajaran penting bahwa kekuatan sebuah peradaban tidak hanya dibangun melalui senjata atau kekayaan, tetapi juga melalui ritual sosial-keagamaan yang mampu menyatukan masyarakat. Idul Adha pada masa Sultan Iskandar Tsani menjadi contoh bagaimana agama, budaya, dan politik dapat berpadu dalam membangun psikologi kolektif umat.
Karena itu, ketika kita membicarakan Aceh abad ke-17, yang terlihat bukan hanya kejayaan istana atau kekuatan armada laut, tetapi juga kemampuan masyarakatnya menjaga nilai spiritual dalam kehidupan sosial.
Takbir yang menggema di masjid-masjid Aceh pada masa Iskandar Tsani sesungguhnya adalah gema identitas sebuah peradaban: bahwa Aceh bukan sekadar negeri kerajaan, melainkan negeri yang menjadikan Islam sebagai jiwa kehidupan masyarakatnya.
Melihat kembali perayaan Idul Adha pada masa Sultan Iskandar Tsani sesungguhnya bukan sekadar nostalgia sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Di balik kemegahan takbir, penyembelihan kurban, dan prosesi kerajaan, terdapat pelajaran sosial yang sangat relevan bagi Aceh masa kontemporer.
Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dibaca sebagai cermin peradaban: apa yang dahulu menguatkan masyarakat Aceh, dan apa yang kini mulai perlahan memudar.
Aceh hari ini hidup dalam situasi yang jauh berbeda dibanding abad ke-17.
Jika dahulu ancaman terbesar datang dari kolonialisme, perebutan jalur perdagangan, dan rivalitas kerajaan, maka tantangan Aceh modern lebih bersifat psikososial dan kultural. Masyarakat menghadapi fragmentasi sosial, krisis keteladanan, polarisasi politik, individualisme, hingga menurunnya ruang kebersamaan sosial.
Ironisnya, di tengah identitas Aceh sebagai daerah bersyariat Islam, sebagian masyarakat mulai kehilangan kedalaman makna spiritual dalam tradisi keagamaannya sendiri.
Dalam konteks inilah, Idul Adha pada masa Raja Mughal atau Putera Bungsu menjadi sangat penting untuk direnungkan.
Pada masa itu, hari raya bukan hanya ritual formal tahunan, tetapi momentum memperkuat solidaritas masyarakat. Sultan, ulama, bangsawan, saudagar, dan rakyat biasa berada dalam ruang emosional yang sama: sama-sama bertakbir, sama-sama mendengar khutbah, dan sama-sama merasakan makna pengorbanan.
Berbeda dengan sebagian realitas hari ini, ketika agama kadang hanya berhenti pada simbol visual dan identitas sosial.
Aceh modern memiliki masjid yang megah, baliho syariat yang besar, serta seremoni keagamaan yang ramai, tetapi dalam beberapa kondisi mengalami krisis substansi sosial: hubungan antarmasyarakat yang renggang, meningkatnya prasangka sosial, serta pudarnya budaya meupakat dan saling menghormati. Padahal, inti Idul Adha justru terletak pada kemampuan manusia mengalahkan ego pribadi demi kepentingan yang lebih besar.
Pada masa Sultan Iskandar Tsani, kurban bukan hanya penyembelihan hewan, tetapi simbol bahwa kekuasaan harus rela “mengorbankan” kesombongan demi rakyat. Dalam tradisi politik Islam Aceh, Sultan tidak boleh jauh dari penderitaan masyarakat.
Karena itu, distribusi daging kurban kerajaan memiliki dimensi psikologis yang dalam: rakyat merasa diperhatikan, sedangkan Sultan memperoleh legitimasi moral karena kedekatannya dengan umat.
Ibrah terbesar dari masa itu adalah bahwa kekuatan Aceh dahulu dibangun oleh kohesi sosial dan spiritualitas kolektif. Masyarakat Aceh abad ke-17 mungkin tidak memiliki teknologi modern, tetapi mereka memiliki sesuatu yang hari ini mulai sulit ditemukan: rasa kebersamaan berbasis nilai. Takbir Idul Adha bukan sekadar gema suara, tetapi gema identitas bersama sebagai umat Islam dan bangsa Aceh.
Dalam psikologi sosial, masyarakat yang memiliki ritual kolektif kuat cenderung lebih stabil dan memiliki solidaritas tinggi. Inilah yang dahulu terjadi di Aceh Darussalam.
Hari raya menjadi ruang mempertemukan semua lapisan sosial. Tidak ada jarak emosional antara istana dan rakyat. Bahkan Sultan sendiri hadir di tengah masyarakat untuk memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memerintah, tetapi juga merasakan denyut kehidupan umat.
Jika dibandingkan dengan Aceh hari ini, tantangan terbesar bukan lagi kemiskinan simbolik agama, tetapi kemiskinan keteladanan sosial. Banyak generasi muda Aceh tumbuh dalam suasana religius secara formal, tetapi minim pengalaman dialog, empati sosial, dan kedalaman spiritual.
Akibatnya, sebagian mudah terjebak dalam fanatisme kosong, perdebatan identitas, atau bahkan saling menyalahkan atas nama agama. Padahal, sejarah Aceh Darussalam memperlihatkan bahwa kejayaan Islam Aceh dibangun melalui ilmu, akhlak, dan persatuan sosial.
Hal lain yang penting dipelajari dari masa Iskandar Tsani adalah hubungan erat antara ulama dan kekuasaan. Pada masa itu, ulama seperti Nuruddin ar-Raniri bukan hanya penghias istana, tetapi penuntun moral kerajaan. Kekuasaan memperoleh arah etik dari ilmu agama. Karena itu, Aceh bukan sekadar kerajaan kuat, tetapi juga pusat intelektual Islam dunia Melayu.
Hari ini Aceh membutuhkan kembali semangat tersebut. Syariat Islam tidak cukup hanya ditegakkan melalui regulasi formal, tetapi harus hidup dalam budaya sosial masyarakat: kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap ilmu, dan kepedulian terhadap sesama. Jika Idul Adha hanya menjadi seremoni tahunan tanpa perubahan moral sosial, maka ruh pengorbanannya telah hilang.
Sultan Iskandar Tsani sendiri menjadi contoh menarik dalam sejarah Aceh. Ia bukan putra asli Aceh secara garis keturunan murni, melainkan bangsawan Pahang yang dibesarkan di lingkungan Kesultanan Aceh. Namun masyarakat Aceh menerimanya sebagai Sultan karena kemampuannya menjaga nilai Islam dan stabilitas kerajaan.
Ini menunjukkan bahwa identitas Aceh masa lalu dibangun atas dasar integritas dan peradaban, bukan semata asal-usul etnis. Sebuah pelajaran penting bagi Aceh kontemporer yang kadang masih terjebak pada sekat kelompok dan identitas sempit.
Dalam suasana Idul Adha, masyarakat Aceh modern seharusnya belajar dari filosofi kurban Aceh Darussalam: bahwa peradaban besar lahir dari kesediaan berkorban demi persatuan. Kurban bukan hanya tentang darah hewan, tetapi tentang memotong ego, kebencian, kesombongan sosial, dan rasa paling benar sendiri.
Aceh hari ini membutuhkan lebih banyak ruang perjumpaan sosial sebagaimana dahulu tercipta dalam tradisi-tradisi kerajaan dan keagamaan. Meunasah, masjid, dayah, dan ruang publik harus kembali menjadi tempat memperkuat persaudaraan, bukan hanya arena formalitas ibadah. Sebab kehancuran sebuah masyarakat sering kali bukan dimulai dari hilangnya agama, tetapi hilangnya rasa saling percaya di antara sesama manusia.
Mungkin inilah ibrah terbesar dari Idul Adha pada masa Raja Mughal atau Putera Bungsu (Sultan Iskandar Tsani): bahwa kejayaan Aceh tidak hanya lahir dari kekuatan politik, tetapi dari kemampuan masyarakatnya menjadikan Islam sebagai energi sosial yang mempersatukan.
Ketika takbir berkumandang di Aceh Darussalam abad ke-17, yang bangkit bukan hanya suasana religius, tetapi rasa memiliki terhadap sebuah peradaban bersama.
Dan hari ini, pertanyaan besarnya adalah: apakah Aceh modern masih memiliki semangat kolektif itu?
Jika sejarah Iskandar Tsani mengajarkan sesuatu kepada kita, maka jawabannya sederhana: Aceh akan tetap mulia selama Islam hidup bukan hanya di simbol-simbol luar, tetapi di hati masyarakat, dalam keadilan pemimpin, dalam akhlak generasi mudanya, dan dalam kemampuan rakyatnya menjaga persaudaraan di tengah perbedaan. []
*Penulis merupakan Dosen Tetap Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga, Kab. Bireuen, Aceh
