*Oleh: Farid Irham
SETIAP penghujung tahun, sebuah siklus kelam selalu menyapa masyarakat Aceh. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun dalam beberapa pekan terakhir merendam ratusan rumah di Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang. Jalan lintas nasional lumpuh, ribuan warga mengungsi, dan kerugian materiil melambung tinggi. Namun, jika kita hanya memandang ini sebagai musibah alam biasa, kita sedang melakukan penyederhanaan masalah yang fatal.
Banjir yang melanda Aceh saat ini bukan sekadar urusan curah hujan. Ini adalah cerminan dari kegagalan kita dalam menyeimbangkan syahwat pembangunan dengan daya dukung lingkungan. Aceh sedang berada di titik nadir krisis ekologi yang memerlukan penanganan jauh melampaui sekadar bagi-bagi bantuan mie instan atau pendirian tenda pengungsian (tanggap darurat).
Akar Masalah di Hulu
Kita harus berani jujur melihat apa yang terjadi di kawasan hulu. Data dari berbagai lembaga lingkungan menunjukkan bahwa laju deforestasi di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan hutan lindung lainnya di Aceh terus terjadi. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar dan praktik pembalakan liar telah melumpuhkan fungsi hutan sebagai spons alami yang menyerap air hujan.
Ketika hutan di hulu gundul, air hujan tidak lagi meresap ke dalam tanah, melainkan langsung meluncur ke hilir sebagai run-off yang membawa material lumpur dan kayu. Inilah yang menjelaskan mengapa banjir di Aceh belakangan ini sering kali datang secara tiba-tiba dengan arus yang sangat kuat (banjir bandang).
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur di kawasan hilir sering kali abai terhadap peta risiko bencana. Drainase perkotaan yang tersumbat, pembangunan pemukiman di bantaran sungai, hingga hilangnya ruang terbuka hijau memperparah dampak banjir. Kita membangun tembok-tembok beton, namun lupa menyediakan jalan bagi air untuk mengalir.
Paradoks Kebijakan Ada sebuah paradoks dalam tata kelola lingkungan di Aceh. Di satu sisi, Aceh memiliki keistimewaan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberi kewenangan luas dalam mengelola sumber daya alam. Namun di sisi lain, penegakan hukum terhadap perusak lingkungan masih terasa tumpul. Komitmen “Aceh Green” yang pernah didengungkan beberapa tahun silam seolah lenyap ditelan hiruk-pikuk kepentingan politik jangka pendek.
Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang jumlahnya triliunan rupiah seharusnya bisa dialokasikan lebih besar untuk penguatan mitigasi bencana berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem. Kita butuh lebih banyak bendungan pengendali banjir yang berfungsi ganda, reboisasi masif di kawasan tangkapan air, dan normalisasi sungai yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek fisik yang bersifat kosmetik.
Pemerintah Aceh perlu mendorong sistem peringatan dini berbasis komunitas (Community-Based Early Warning System). Teknologi sensor ketinggian air sederhana yang terhubung ke ponsel warga di pelosok desa akan jauh lebih efektif dalam menyelamatkan nyawa daripada pengumuman yang terlambat. Pendidikan kebencanaan juga harus masuk ke dalam kurikulum sekolah dan pengajian di meunasah-meunasah.
Masyarakat harus menagih janji para pemimpin terpilih untuk menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap visi-misi. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya muncul saat banjir dengan sepatu bot mahal untuk berfoto di lokasi pengungsian. Kita butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan tidak populer, seperti mencabut izin perusahaan yang merusak hutan di hulu atau menindak tegas pelaku tambang ilegal.
Krisis iklim global adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Curah hujan akan semakin tidak menentu dan cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi. Jika pola penanganan kita masih tetap sama yaitu hanya sibuk saat air sudah setinggi dada, maka kita sedang mewariskan sebuah provinsi yang rapuh bagi generasi mendatang.
Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan alam. Alam hanya merespons apa yang kita perbuat terhadapnya. Jika kita terus mengkhianati hutan dan sungai, maka bencana akan terus menjadi tamu tak diundang yang merenggut segalanya. Mari jadikan momentum akhir tahun ini untuk berbenah secara total. Aceh yang hebat bukan hanya Aceh yang damai secara politik, tapi juga Aceh yang aman dan tangguh secara ekologis. []
*Farid Irham merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.
