*Oleh: Ampon Avicenna Al Maududdy, M. Hum
ACEH, yang dikenal sebagai Serambi Mekah, bukan hanya sekadar wilayah di ujung barat Indonesia. Ia adalah narasi sejarah yang hidup pernah menjadi mercusuar peradaban Islam di Asia Tenggara, pusat diplomasi internasional, dan benteng pertahanan budaya melayu-Islam yang tangguh. Namun, di tengah gegap gempita modernitas dan dinamika politik kontemporer, muncul pertanyaan besar: apakah Aceh masih setia pada identitasnya, atau justru kehilangan arah di persimpangan zaman?
Aceh pernah berdiri kokoh sebagai kerajaan besar yang diperhitungkan oleh kekuatan dunia. Pada masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636), Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Sumatera hingga Semenanjung Melayu. Aceh bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, Inggris, Belanda, dan Kesultanan Mughal di India menunjukkan betapa strategis dan terhormatnya posisi Aceh di mata dunia internasional.
Namun, narasi kejayaan itu kini lebih banyak terdengar di ruang-ruang seminar atau buku sejarah yang jarang dibaca generasi muda. Banyak situs peninggalan sejarah yang terbengkalai, tradisi lisan yang mulai punah, dan nilai-nilai budaya yang digantikan oleh arus globalisasi yang serba instan. Identitas historis Aceh perlahan memudar di tengah pusaran modernitas yang serba cepat.
Hari ini, Aceh menikmati status otonomi khusus dengan penerapan syariat Islam sebagai pilar hukumnya. Di permukaan, hal ini terlihat sebagai wujud pelestarian identitas historis Aceh sebagai wilayah yang religius. Namun, pertanyaan kritis muncul: apakah syariat yang diterapkan benar-benar merepresentasikan esensi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kearifan lokal sebagaimana di masa kerajaan? Ataukah ia hanya menjadi simbol yang kehilangan substansi?
Di sisi lain, konflik masa lalu yang meninggalkan luka panjang telah menciptakan generasi Aceh pasca-damai yang tumbuh dalam bayang-bayang trauma dan ketidakpastian arah pembangunan. Banyak anak muda Aceh yang mengenal Iskandar Muda hanya sebatas nama jalan atau bandara, bukan sebagai inspirasi kepemimpinan atau visi peradaban. Kesenjangan sosial, tantangan pendidikan, dan problematika ekonomi justru memperparah hilangnya arah identitas kolektif masyarakat Aceh.
Merawat sejarah bukan sekadar mengenang, tetapi menjadikannya sebagai fondasi masa depan. Aceh memerlukan upaya serius dalam membangun kembali ingatan kolektif masyarakat terhadap kejayaan masa lalu sebagai pijakan membentuk visi masa kini. Revitalisasi situs sejarah, penguatan narasi lokal dalam pendidikan, dan pembudayaan tradisi dengan pendekatan kreatif menjadi langkah-langkah strategis yang harus dikedepankan.
Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, identitas menjadi kompas yang menentukan arah. Aceh memiliki segala sumber daya untuk bangkit sebagai pusat peradaban Islam Nusantara, tetapi itu semua hanya akan menjadi mimpi tanpa kesadaran kolektif dan komitmen bersama. Elite politik, akademisi, tokoh agama, dan pemuda harus duduk dalam satu meja untuk merumuskan ulang: Aceh yang seperti apa yang ingin kita wariskan?
Aceh adalah warisan agung. Daerah khusus dan Istimewa ini bukan sekadar geografi, tetapi gagasan besar yang pernah menginspirasi dunia. Saat ini, tugas kita bukan menghidupkan kembali kerajaan secara simbolik, tetapi mewarisi semangat intelektual, spiritual, dan kemanusiaannya dalam konteks kekinian. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi generasi pewaris nama, bukan makna. []
*Penulis merupakan Dosen Tetap Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui 0853-6001-5808.
