Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Kota Banda Aceh. Komite tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor agar penanganan HIV/AIDS dapat berjalan lebih efektif, mulai dari pencegahan, edukasi, hingga pengobatan.
Usulan itu disampaikan Irwansyah usai menerima paparan dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh terkait kondisi HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh dalam pertemuan di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7).
Irwansyah mengatakan penanganan HIV/AIDS tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
“Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS. Nanti masalah ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki lewat kolaborasi bersama,” kata Irwansyah.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sejak 2008 hingga saat ini tercatat 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Sementara sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026 ditemukan 43 kasus baru.
Menanggapi permintaan dukungan Adinkes terhadap program penanggulangan HIV/AIDS dan TBC, Irwansyah menyatakan DPRK siap memberikan dukungan, baik melalui penganggaran maupun fasilitasi berbagai program.
Ia juga mengusulkan agar seluruh instansi pemerintah dan perusahaan di Banda Aceh dikumpulkan dalam sebuah forum di DPRK. Melalui forum tersebut, setiap lembaga diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam mendukung upaya pencegahan HIV/AIDS dan TBC, termasuk pelaksanaan skrining bagi pegawai.
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, mengatakan saat ini organisasinya memfokuskan program pada penanganan HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Namun pada tahap awal, kegiatan lebih diprioritaskan untuk HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan dari berbagai pihak.
Sementara itu, Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr Rayhan, menyebut kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh sudah berada pada kategori mengkhawatirkan.
Menurutnya, dari total 918 kasus yang tercatat sejak 2008, sebanyak 226 orang merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di ibu kota provinsi tersebut.
Saat ini terdapat 21 layanan pengobatan HIV/AIDS di Banda Aceh dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh. Fasilitas tersebut antara lain berada di RSUD dr Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, Puskesmas Meuraxa, dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.
Rayhan juga mengungkapkan sebanyak 140 pasien HIV/AIDS telah meninggal dunia. Sementara 43 kasus baru ditemukan sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026. Menurutnya, salah satu faktor risiko terbesar penularan berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (MSM).
Selain HIV/AIDS, Adinkes juga menyoroti tingginya kasus TBC di Banda Aceh. Media Yulizar menjelaskan TBC merupakan penyakit menular yang memerlukan perhatian serius.
“Jika dalam satu rumah ada lima orang dan satu orang positif TBC, maka empat anggota keluarga lainnya juga harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan sesuai ketentuan agar penularan bisa dicegah,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan skrining di lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, maupun perusahaan menjadi salah satu langkah penting dalam pengendalian TBC.
Dalam pertemuan tersebut, Adinkes turut meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk penyediaan anggaran kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi, dan kampanye pencegahan HIV/AIDS serta TBC. Mereka juga berharap perusahaan dapat memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung upaya pencegahan penyakit tersebut bagi karyawan beserta keluarganya.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Dr Musriadi Aswad menilai HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius di Banda Aceh. Menurutnya, temuan 43 kasus baru sepanjang tahun ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih terkoordinasi.
Musriadi mengingatkan Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif menjalankan berbagai program. Karena itu, ia mendukung usulan pembentukan komite khusus sebagaimana disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh.
Menurutnya, pengendalian HIV/AIDS maupun TBC harus melibatkan berbagai lembaga agar upaya pencegahan, penanganan, dan penurunan jumlah kasus dapat berjalan lebih efektif. []
