Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh. Pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat (28/2) malam.
Pelantikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah di Aceh.
Dalam sambutannya, Muzakir Manaf menegaskan rotasi dan promosi jabatan merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan Aceh ke depan.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja profesional, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Gubernur.
Ia juga meminta seluruh SKPA menjadikan visi dan misi Pemerintah Aceh 2025-2030, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan” sebagai arah kebijakan dan dasar kerja pemerintahan.
Salah satu pejabat yang dilantik yakni Asnawi, S.T., M.S.M. Asnawi kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh.
Asnawi menggantikan Taufik, S.T., M.Si. yang pada kesempatan yang sama dilantik menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
Penunjukan Asnawi disebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Aceh dalam memperkuat sektor energi dan sumber daya mineral yang dinilai memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam amanatnya, Gubernur turut memberi perhatian khusus terhadap tata kelola sektor energi dan pertambangan di Aceh. Ia berharap kepemimpinan baru di Dinas ESDM mampu menghadirkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
“Sektor energi dan sumber daya mineral adalah salah satu kekuatan Aceh. Saya harap kepemimpinan yang baru mampu memastikan pengelolaan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap masyarakat dan pembangunan Aceh,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, percepatan realisasi program strategis, serta pengawasan ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan masyarakat luas. []
