Banda Aceh – Bank Indonesia (BI) menggelar Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan II 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh, Rabu (19/8).
Forum tersebut mengangkat tema Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Hertha Bastiawan mengatakan ekonomi Aceh menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2026. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 4,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2026 yang tumbuh 4,09 persen.
“Kerja keras ini membuahkan hasil. Ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 tumbuh 4,86 persen (yoy), lebih cepat dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat 4,09 persen (yoy). Percepatan ini tak lepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat yang turut membantu proses pemulihan,” kata Hertha.
AEF dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan perbankan, akademisi, hingga awak media. Hertha berharap forum tersebut semakin memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menyusun strategi percepatan rehabilitasi ekonomi Aceh, menjaga inflasi tetap terkendali, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir menegaskan Pemerintah Aceh siap terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Kami berharap diskusi hari ini melahirkan langkah-langkah nyata yang terukur dan terkoordinasi. Pemerintah Aceh siap terus menjadi mitra Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Menurut Nasir, pembangunan pascabencana tidak hanya bertujuan memperbaiki kerusakan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Aceh agar lebih produktif, inklusif, dan tangguh menghadapi tantangan ke depan.
Rekonstruksi Pascabencana Butuh Rp 153,25 Triliun
Dalam forum tersebut, Perencana Ahli Utama Bappeda Aceh H.T. Ahmad Dadek mengungkapkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh mencapai Rp 153,25 triliun. Pendanaan itu berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, serta sumber pendanaan lainnya.
“Sinergi dan kolaborasi bersama menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak,” kata Ahmad Dadek.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) I Sumatera, Fajrullah Mufti, menjelaskan bencana hidrometeorologi berdampak pada 67 daerah irigasi dan 54 bendungan di Aceh.
Ia mengatakan proses penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi terus dipercepat dengan target seluruh pekerjaan rampung pada akhir 2026.
“Kami menargetkan penanganan ini rampung 100 persen pada akhir tahun 2026, meski tantangan masih ada, mulai dari potensi banjir susulan akibat curah hujan tinggi hingga perlunya penyelarasan jadwal tanam petani dengan tahapan konstruksi,” jelas Fajrullah.
Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian Dede Sulaeman memaparkan progres rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana. Secara administratif, sebanyak 40.852 hektare atau 71,5 persen dari total lahan terdampak telah masuk program optimasi dan rehabilitasi.
Namun, realisasi di lapangan masih jauh dari target. Lahan yang sudah kembali diolah baru mencapai 3.661 hektare atau 8,9 persen, sedangkan luas tanam baru sekitar 373 hektare atau 1 persen.
“Ke depan, fokus kami adalah mempercepat olah lahan dan tanam, agar lahan rehabilitasi benar-benar kembali produktif,” kata Dede.
Melalui AEF Triwulan II 2026, Bank Indonesia dan Pemerintah Aceh berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana, menjaga stabilitas inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Aceh. []
