Banda Aceh – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera menyusun regulasi khusus terkait pencegahan dan penanganan persoalan LGBT di Aceh.
Desakan itu muncul setelah penanganan perkara dugaan pelanggaran syariat Islam yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD tidak dapat dilanjutkan ke proses pemidanaan.
Berdasarkan pemberitaan, perkara dugaan jarimah liwath tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.
Ketua Umum HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, MJ Thabari, menilai perkembangan perkara tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi DPRA.
Menurutnya, jangan sampai persoalan hukum tidak dapat ditangani secara optimal karena belum jelasnya rumusan ketentuan yang dapat diterapkan.
“DPRA jangan hanya berhenti pada wacana dan pernyataan politik. Kami mendesak agar segera ada langkah legislasi yang konkret. Jika dalam praktik penegakan hukum ditemukan persoalan terkait pemenuhan unsur pasal, maka persoalan tersebut harus dijawab melalui kajian hukum yang serius dan penyempurnaan regulasi sesuai mekanisme perundang-undangan,” kata MJ Thabari, Sabtu (14/11).
Dia mengatakan Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam membutuhkan perangkat regulasi yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan.
Menurutnya, aturan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Regulasi juga perlu mengatur aspek pencegahan, edukasi, pembinaan, perlindungan masyarakat, hingga mekanisme penegakan hukum.
HMI Minta DPRA Evaluasi Qanun Jinayat
MJ Thabari menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai isu sesaat yang hanya ramai ketika muncul kasus di tengah masyarakat. Dia menilai perlu ada keseriusan dalam membangun sistem hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Dia mendorong DPRA membahas pembentukan qanun khusus atau penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat secara terbuka. Pembahasan itu, kata dia, perlu melibatkan akademisi, ulama, praktisi hukum, pemerintah, organisasi kemahasiswaan, serta unsur masyarakat sipil.
“Kami meminta DPRA segera menginisiasi pembahasan regulasi khusus. Jangan sampai aparat di lapangan menghadapi persoalan yang sama berulang kali karena ketidakjelasan rumusan hukum. Namun, regulasi yang dilahirkan juga harus menjunjung tinggi asas legalitas, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang terhadap siapa pun,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, MJ Thabari menyampaikan lima tuntutan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh.
Pertama, mendesak DPRA segera menginisiasi pembentukan qanun khusus mengenai pencegahan dan penanganan persoalan LGBT di Aceh. Alternatif lainnya, melakukan penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat apabila secara hukum dinilai lebih tepat.
Kedua, meminta DPRA bersama Pemerintah Aceh mengevaluasi secara menyeluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan jarimah liwath dan musahaqah, termasuk kejelasan unsur perbuatan, pembuktian, serta mekanisme penegakan hukum.
Ketiga, mendorong pembentukan tim kajian yang melibatkan ulama, akademisi, pakar hukum pidana, praktisi hukum, dan unsur masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Keempat, mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat program edukasi, pencegahan, pembinaan, serta pengawasan yang dilaksanakan secara terukur dan tidak diskriminatif.
Kelima, meminta aparat penegak hukum menjalankan setiap proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dan hak setiap warga negara.
HMI Akan Kawal Pembahasan Regulasi
MJ Thabari menegaskan HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memandang perkembangan perkara tersebut sebagai momentum untuk mendorong evaluasi tata kelola regulasi syariat Islam di Aceh.
Dia juga mengingatkan bahwa tidak berlanjutnya proses pidana terhadap seseorang tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip kepastian hukum. Jika terdapat unsur perbuatan yang belum terakomodasi secara jelas dalam aturan, pembentuk qanun perlu melakukan kajian dan perbaikan melalui prosedur legislasi yang sah.
“Ini bukan semata-mata tentang satu kasus atau satu individu. Ini menyangkut bagaimana Aceh membangun sistem hukum yang memiliki kepastian, kejelasan, dan kemampuan menjawab persoalan masyarakat. DPRA harus mengambil tanggung jawab legislasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan bagaimana hukum ditegakkan ketika regulasinya sendiri belum memberikan kejelasan,” tutupnya.
HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry menyatakan akan terus mengawal perkembangan pembahasan regulasi tersebut. Langkah itu disebut sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan sosial mahasiswa dalam mendorong kepastian hukum serta pelaksanaan syariat Islam di Aceh. []
