Jakarta – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Dalam kegiatan tersebut, Aspidum Kejaksaan Tinggi Aceh hadir mewakili Kajati Aceh untuk menerima piagam penghargaan sekaligus penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Penghargaan bernomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 itu merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi dan sinergi Kejati Aceh bersama Polda Aceh serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Provinsi Aceh.
Kolaborasi ketiga institusi tersebut dinilai berkontribusi terhadap keberhasilan penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang selama ini telah bekerja sama dalam mendukung operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
Menurut Nusron, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat. Penanganan tindak pidana pertanahan, kata dia, membutuhkan kerja sama lintas lembaga dan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Pada 2026, sebanyak 75 penerima dari 25 provinsi di Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut. Mereka terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN.
Kejaksaan Tinggi Aceh menjadi salah satu institusi yang menerima penghargaan atas keberhasilannya menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Nusron juga menekankan pentingnya memperkuat upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan melalui keterlibatan aktif seluruh unsur terkait.
Dia menilai koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga kabupaten/kota. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan optimal.
“Supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegas Nusron.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia. Hadir pula Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi Kejati Aceh dalam mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan melalui kerja sama lintas lembaga.
Ke depan, Kejati Aceh berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Polda Aceh serta Kanwil BPN Provinsi Aceh. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan secara profesional, terpadu, dan berkelanjutan. []
