Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana pada Selasa (10/11).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik yang berkembang terkait polemik dokumen pendidikannya.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
Prasetyo menjelaskan, salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo, dilansir CNN Indonesia.
Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi tersebut.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran,” jelasnya.
Prasetyo menambahkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dihimpit Polemik Ijazah dan Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Niat pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik terhadap dirinya semakin menguat di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Polemik tersebut kembali mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons perkembangan itu, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Salah satu materi yang dapat menjadi dasar penggunaan hak tersebut adalah dugaan pelanggaran hukum, mulai dari pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait persoalan dokumen pendidikannya. Dia mempertanyakan tudingan bahwa dirinya tidak lulus SMA karena masih dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10). []
