Banda Aceh – Penataan ruang bukan sekadar urusan menggambar peta, menentukan batas wilayah, atau mengatur lokasi pembangunan. Lebih dari itu, tata ruang menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi perhatian Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Taufik, dalam momentum peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang diperingati setiap 8 November.
Menurut Taufik, pembangunan wilayah harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar pemanfaatan ruang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Ia menilai, penataan kawasan permukiman memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas hidup masyarakat. Sebab, kawasan tempat tinggal yang baik tidak hanya ditentukan oleh kondisi bangunan rumah, tetapi juga ketersediaan infrastruktur dasar, akses jalan, sanitasi, drainase, ruang terbuka, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Penataan ruang harus menjadi perhatian bersama. Pembangunan tidak cukup hanya dengan menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga harus memastikan kawasan tersebut layak, aman, nyaman, dan mampu mendukung kehidupan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Taufik, Minggu (8/11).
Ia mengatakan, Aceh memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, hingga daerah yang memiliki kerentanan terhadap bencana. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan penataan ruang yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurutnya, pembangunan permukiman harus memperhatikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana. Hal ini penting agar masyarakat tidak ditempatkan pada kawasan yang berisiko, sekaligus mengurangi potensi persoalan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali.
Taufik juga menekankan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan kawasan yang terarah.
Pasalnya, persoalan tata ruang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga pengawasan pemanfaatan ruang.
“Setiap pembangunan harus memperhatikan peruntukan ruang dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan hari ini justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” katanya.
Selain peran pemerintah, keterlibatan masyarakat juga dinilai penting. Kesadaran untuk menjaga lingkungan, tidak mendirikan bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya, serta memanfaatkan ruang secara bijak menjadi bagian dari upaya mewujudkan kawasan permukiman yang tertata.
Taufik berharap, momentum Hari Tata Ruang Nasional dapat menjadi pengingat bahwa ruang merupakan sumber daya yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, pembangunan Aceh diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tata ruang yang baik bukan hanya tentang bagaimana sebuah wilayah dibangun, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat hidup lebih baik di dalamnya,” tutup Taufik yang juga Pj Sekda Aceh itu. []
