Aceh Besar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar dalam rangka membahas berbagai aspek strategis penataan ruang wilayah, khususnya terkait perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar.
Rakor dilaksanakan di Aula Sanusi Wahab Kantor Bupati Aceh Besar, Kamis (12/11). Rakor tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, sehingga perkembangan pembangunan tidak mengabaikan perlindungan kawasan pertanian dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Aceh Besar.
Dalam arahannya, Bahrul Jamil menegaskan bahwa penataan ruang harus dilakukan secara terencana, terukur, dan memperhatikan kepentingan pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, RTRW merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan pemanfaatan ruang agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Revisi RTRW ini harus benar-benar memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan kawasan strategis, termasuk lahan pertanian. Kita ingin pembangunan Aceh Besar terus berkembang, tetapi keberadaan lahan produktif juga harus tetap terjaga,” ujar Bahrul Jamil.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait agar memberikan masukan secara komprehensif, sehingga dokumen revisi RTRW dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar.
Sementara itu, narasumber Ivan Yoserizal, ST, MURP, menjelaskan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kawasan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menjamin ketersediaan pangan daerah maupun nasional.
Menurutnya, keberadaan LP2B menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam revisi RTRW Aceh Besar. Penetapan kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lahan sawah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan produksi pangan, kepastian pemanfaatan ruang, serta kesejahteraan petani.
“LP2B harus menjadi perhatian serius dalam revisi RTRW. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa lahan pertanian pangan yang memiliki potensi produktivitas tinggi mendapatkan perlindungan melalui kebijakan tata ruang yang jelas. Dengan demikian, alih fungsi lahan dapat dikendalikan dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga,” jelas Ivan Yoserizal.
Ia menambahkan, integrasi LP2B dalam dokumen RTRW membutuhkan sinkronisasi data, identifikasi kondisi lahan di lapangan, serta koordinasi lintas sektor agar penetapan kawasan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap revisi RTRW dapat menghasilkan kebijakan penataan ruang yang lebih terarah, memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, serta mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan ketahanan pangan daerah. []
