
Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologis yang melanda Aceh dan Sumatra sebagai bencana nasional. Mereka menilai penanganan dan pemulihan bencana di Aceh jalan di tempat, meski sudah setahun berlalu.
Desakan itu disampaikan dalam aksi pengibaran bendera putih menjelang satu tahun bencana Sumatra di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11).
Dalam aksi tersebut, peserta turut mengibarkan bendera putih sebagai simbol desakan agar pemerintah serius menangani bencana yang terjadi akhir November 2025 silam.
Koordinator aksi, M. Resqi, mengatakan hingga kini sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi korban belum mendapatkan kepastian.
“Setahun kemudian, pertanyaan paling sederhana dari para korban masih belum dijawab oleh negara: kapan sungai kembali normal? Di mana hunian tetap akan dibangun? Ke mana warga zona merah akan dipindahkan? Kapan sawah dan kebun, tempat mereka menggantungkan hidup, bisa kembali digarap?” kata Resqi dalam pernyataan sikapnya.
Menurut Resqi, bencana ekologis kembali terjadi di Aceh sepanjang November 2026. Sebanyak 13 kejadian bencana tercatat dalam bulan ini, mulai dari rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu yang kembali jebol dan merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, hingga ratusan warga Aceh Tamiang kembali mengungsi.
Dia menyebut sebanyak 37.566 jiwa terdampak bencana tersebut. Resqi menegaskan para korban bukan sekadar angka statistik, melainkan masyarakat yang kehilangan rasa aman di tanah mereka sendiri.
Koalisi juga mengkritik slogan build back better atau membangun kembali dengan lebih baik yang dinilai belum diwujudkan dalam pemulihan di lapangan.
“Semua ini bukan semata kehendak alam. Ini buah kebijakan yang mengobral izin eksploitatif tanpa menghitung daya dukung lingkungan,” ujarnya.
Koalisi menilai kondisi lingkungan Aceh turut memperparah dampak bencana. Sebelum bencana melanda, 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh disebut sudah berada dalam kondisi kritis.
Selain itu, Aceh disebut kehilangan 39.687 hektare hutan sepanjang 2025. Angka tersebut diklaim mengalami lonjakan abnormal sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Resqi menilai penanganan pemerintah selama ini masih berfokus pada pembangunan bronjong di wilayah hilir, sementara kerusakan kawasan hulu belum ditangani secara menyeluruh.
“Namun yang dilakukan negara hanyalah membangun bronjong di hilir, sementara hulu yang rusak terus dibiarkan. Itu bukan pemulihan, itu tambal sulam atas kegagalan dan ketidakberdayaan mereka dalam mengelola negara,” tegasnya.
Koalisi juga mempertanyakan transparansi anggaran penanganan bencana. Mereka menilai masyarakat selama ini hanya disuguhi angka persentase realisasi dan klaim anggaran hingga Rp 100 triliun, tanpa penjelasan yang memadai mengenai pos anggaran maupun penggunaannya.
“Kami menduga uang itu hanyalah program tahunan yang tanpa bencana pun tetap dikucurkan,” kata Resqi.
Koalisi meminta Pemerintah Aceh mengakui keterbatasan kapasitas dalam menangani dan memulihkan dampak bencana. Mereka juga mendesak pemerintah daerah segera mengusulkan penetapan bencana nasional kepada pemerintah pusat.
“Kepada Pemerintah Aceh apabila tidak mampu, angkatlah bendera putih dan minta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Itu bukan aib, itu keberanian menyelamatkan rakyat. Karena pada akhirnya keselamatan korban harus berada di atas gengsi dan kepentingan politik,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, yakni:
1. Tetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional;
2. Nyatakan secara terbuka kepada publik bahwa kapasitas Pemerintah Aceh tidak cukup untuk memulihkan bencana ini;
3. Usulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat, sekarang juga;
4. Percepat pemulihan korban yang meliputi tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian;
5. Pulihkan hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan hulu secara menyeluruh;
6. Audit dan evaluasi seluruh izin tambang legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan;
7. Tindak tegas para perusak lingkungan;
8. Buka anggaran bencana secara transparan berdasarkan alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber dananya. []





