
Banda Aceh – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh bersama jajaran Polres mengungkap 38 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Sebanyak 45 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan kasus tersebut.
Pengungkapan yang dilakukan selama periode 19 Oktober hingga 15 November 2026 itu mendapat apresiasi dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Pertamina menilai sinergi dengan aparat penegak hukum penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Dalam konferensi pers di Banda Aceh, Selasa (17/11), Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan didampingi Sales Area Manager Retail Aceh, Misbah Bukhori. Kehadiran perwakilan Pertamina tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pengawasan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan BBM subsidi di Aceh.
Kapolda Aceh menyampaikan, dari 38 kasus yang berhasil diungkap, polisi turut mengamankan barang bukti berupa BBM jenis bahan bakar tertentu (JBT) atau Solar sebanyak 61 juta liter serta 30 unit kendaraan.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, mengapresiasi langkah Polda Aceh beserta seluruh jajaran Polres dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Menurut Fanda, kolaborasi dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mengawal distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Aceh beserta seluruh jajaran Polres dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sinergi antara Pertamina dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” ujar Fanda.
“Kami berharap upaya ini dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan sekaligus menjaga hak masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi,” sambungnya.
Fanda juga memastikan penyaluran BBM jenis Solar di wilayah Aceh hingga saat ini tetap berjalan dengan baik. Pelayanan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga terpantau aman dan lancar sehingga masyarakat tetap dapat mengakses BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Dia mengatakan Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Langkah tersebut termasuk menindaklanjuti berbagai informasi maupun temuan di lapangan.
Pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas penyaluran di SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Pertamina mengingatkan BBM subsidi merupakan energi yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor tertentu yang berhak menerimanya sesuai ketentuan pemerintah.
Karena itu, berbagai bentuk penyalahgunaan, mulai dari pembelian berulang yang tidak sesuai ketentuan, penimbunan hingga penjualan kembali BBM subsidi, dapat mengganggu distribusi dan mengurangi hak masyarakat yang membutuhkan.
Pertamina Patra Niaga turut mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi. Jika menemukan indikasi penyalahgunaan, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui Pertamina Contact Center 135.
Melalui sinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, Pertamina berkomitmen menjaga distribusi energi agar berlangsung transparan, tertib, dan tepat sasaran. []





