NewsPolitik

Ketua DPRK Nagan Raya Diberhentikan, Kuasa Hukum Pertanyakan Proses BKD

Nagan Raya – Keputusan DPRK Nagan Raya menyetujui pemberhentian tetap Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK menuai sorotan dari tim kuasa hukumnya. Mereka mempertanyakan prosedur etik yang menjadi dasar rekomendasi Badan Kehormatan Dewan (BKD) hingga berujung pada keputusan pemberhentian tersebut.

Kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan, Bahrul Ulum, S.H., M.H., bersama Raja Inal Manurung, S.H., menilai proses pemberhentian perlu ditinjau dari sisi mekanisme dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Bahrul mengatakan pihaknya menghormati keputusan DPRK Nagan Raya yang didasarkan pada usulan atau rekomendasi BKD. Namun, menurutnya, proses etik yang menjadi dasar keputusan itu harus dijalankan sesuai tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian tim kuasa hukum adalah Pasal 112 Tata Tertib DPRK Nagan Raya. Pasal tersebut, kata Bahrul, telah mengatur tata cara etik.

Meski demikian, pihaknya mempertanyakan apakah DPRK Nagan Raya telah memiliki aturan khusus mengenai tata beracara kode etik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut.

“Kami menghormati keputusan DPRK, tetapi proses etik tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bahrul dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Dia menegaskan rekomendasi BKD maupun keputusan politik DPRK tidak boleh mengesampingkan ketentuan prosedural yang berlaku.

Tim kuasa hukum juga menyayangkan apabila tahapan pemberhentian dilakukan tanpa mengikuti mekanisme hukum yang semestinya.

Menurut mereka, kejelasan dasar hukum dan kepatuhan terhadap tata cara etik menjadi aspek penting untuk memastikan keputusan lembaga legislatif berjalan sesuai prinsip hukum. []

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button