Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Perkara ini semakin menyita perhatian karena menyeret sejumlah perwira tinggi Polri yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus tersebut sekaligus mengingatkan publik pada sejumlah skandal penyadapan terhadap kepala negara dan pemerintahan di berbagai belahan dunia. Salah satunya dialami Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang pernah menjadi target operasi intelijen Australia.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Penetapan tersangka itu disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).
Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan tersebut masing-masing berinisial Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo), Irjen ASN (Ahrie Sonta Nasution), dan Irjen EHS (Eko Hadi Santoso).
Jauh sebelum kasus yang menyeret nama Prabowo ini mencuat, sejumlah pemimpin dunia juga pernah menjadi sasaran pengawasan intelijen negara lain. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan pemimpin negara sekutu.
Laporan WikiLeaks pada 2015 pernah membongkar dokumen rahasia intelijen Amerika Serikat (AS) yang memuat informasi penyadapan terhadap sejumlah pemimpin dunia. Sementara itu, kasus SBY terungkap melalui dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden.
Dikutip dari ABC News yang mengulas dokumen WikiLeaks, berikut sejumlah pemimpin dunia yang pernah menjadi target penyadapan.
1. Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia)
Nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pernah masuk dalam daftar target pengawasan intelijen Australia. Skandal tersebut mencuat pada November 2013 setelah ABC Australia dan The Guardian Australia memublikasikan dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden.
Dokumen itu mengungkap bahwa badan intelijen Australia, Defence Signals Directorate (DSD), memantau aktivitas komunikasi telepon seluler SBY selama 15 hari pada Agustus 2009.
Intelijen Australia diketahui mengumpulkan catatan panggilan untuk mengetahui siapa saja yang berkomunikasi dengan SBY. Mereka juga berupaya memperoleh isi percakapan telepon sang presiden, meski upaya tersebut dilaporkan gagal karena panggilan berlangsung kurang dari satu menit.
Pengawasan tidak hanya menyasar SBY. Sejumlah tokoh penting lainnya juga masuk dalam daftar target, termasuk Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta beberapa pejabat tinggi pemerintahan.
Terungkapnya operasi intelijen tersebut memicu ketegangan hubungan diplomatik Indonesia dan Australia.
Pada 18 November 2013, SBY mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menarik Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema. Pemerintah Indonesia juga meminta Canberra memberikan penjelasan resmi atas dugaan penyadapan tersebut.
SBY menilai tindakan itu telah mencederai kemitraan strategis kedua negara.
Hubungan kedua negara mulai membaik pada Mei 2014. Australia menunjukkan komitmen untuk membahas kode etik hubungan bilateral, sementara SBY kemudian memerintahkan Dubes RI kembali menjalankan tugasnya di Canberra.
2. Jacques Chirac (Prancis)
Amerika Serikat ternyata juga melakukan pengawasan intelijen terhadap pemimpin negara sekutunya sendiri. Salah satu yang menjadi sasaran adalah Jacques Chirac, Presiden Prancis yang menjabat pada 1995-2007.
Nama Chirac tercantum dalam dokumen rahasia NSA yang dipublikasikan WikiLeaks pada Juni 2015. Dokumen tersebut mengungkap bahwa intelijen AS melakukan pengawasan terhadap komunikasi tiga presiden Prancis, termasuk Chirac.
Informasi yang menjadi sasaran pengumpulan intelijen bukan sekadar percakapan pribadi. Washington juga berupaya memperoleh informasi mengenai kebijakan politik dan diplomatik pemerintah Prancis.
Salah satu dokumen bertanggal 2006 mengulas pilihan Chirac dalam menentukan pejabat untuk posisi strategis di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, informasi mengenai pejabat kabinet dan diplomat senior Prancis turut muncul dalam dokumen tersebut.
Pengungkapan ini memperlihatkan bahwa kepentingan intelijen AS tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menjangkau proses pengambilan keputusan politik dan diplomatik negara sekutu.
3. Nicolas Sarkozy (Prancis)
Penerus Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, juga tidak luput dari pengawasan intelijen Amerika Serikat.
Dokumen rahasia NSA yang dibocorkan WikiLeaks menunjukkan komunikasi Sarkozy turut menjadi sasaran pemantauan selama masa kepemimpinannya.
Salah satu dokumen bertanggal 2008 secara khusus membahas pandangan Sarkozy mengenai krisis keuangan global.
Dokumen berjudul Sarkozy Sees Himself as Only One Who Can Resolve World Financial Crisis menggambarkan keyakinan Sarkozy bahwa kesalahan kebijakan pemerintah AS turut berkontribusi terhadap krisis ekonomi dunia.
Sarkozy juga disebut menilai Washington mulai mengikuti sejumlah saran yang sebelumnya pernah disampaikannya.
Dengan demikian, informasi yang ingin diperoleh intelijen AS tidak hanya berkaitan dengan komunikasi pribadi sang presiden, tetapi juga pandangan politik, penilaian ekonomi, dan strategi diplomatiknya.
Terungkapnya dokumen tersebut memicu kecaman dari pihak Sarkozy. Salah seorang ajudannya menyebut penyadapan terhadap negara sekutu sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.
4. François Hollande (Prancis)
Praktik pengawasan intelijen AS terhadap pemimpin Prancis ternyata berlanjut hingga masa pemerintahan François Hollande.
Dokumen rahasia NSA yang dipublikasikan WikiLeaks pada Juni 2015 mengungkap bahwa komunikasi Hollande dan sejumlah pejabat tinggi pemerintahannya turut menjadi sasaran pemantauan.
Salah satu informasi yang diburu intelijen AS berkaitan dengan krisis utang Yunani dan kemungkinan negara tersebut keluar dari zona euro.
Dalam dokumen bertanggal 22 Mei 2012, atau beberapa hari sebelum Hollande resmi menjabat sebagai presiden, disebutkan bahwa ia menyetujui penyelenggaraan pertemuan rahasia di Paris untuk membahas dampak kemungkinan keluarnya Yunani dari zona euro.
Intelijen AS juga mengumpulkan informasi mengenai hubungan pemerintahan Hollande dengan pemerintah Jerman di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel.
Setelah skandal tersebut terungkap, Hollande langsung menghubungi Presiden AS Barack Obama untuk meminta penjelasan. Pemerintah Prancis juga memanggil Duta Besar AS.
Obama kemudian memberikan jaminan bahwa praktik penyadapan terhadap para pemimpin Eropa tersebut telah dihentikan.
Kasus ini menunjukkan bahwa informasi mengenai strategi negosiasi dan kebijakan ekonomi negara-negara Eropa menjadi salah satu kepentingan penting bagi intelijen Washington.
5. Angela Merkel (Jerman)
Kanselir Jerman Angela Merkel juga pernah terseret dalam skandal dugaan penyadapan oleh intelijen Amerika Serikat.
Pada Oktober 2013, pemerintah Jerman mengungkap informasi bahwa telepon seluler Merkel kemungkinan telah dipantau oleh badan intelijen AS.
Informasi tersebut langsung memicu ketegangan diplomatik antara Berlin dan Washington. Pemerintah Jerman meminta penjelasan resmi kepada pemerintah AS, sementara Merkel secara langsung menghubungi Presiden Barack Obama untuk menyampaikan keberatannya.
Merkel menegaskan, jika dugaan tersebut terbukti, penyadapan terhadap komunikasi kepala pemerintahan negara sahabat merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan pelanggaran serius terhadap kepercayaan kedua negara.
Kasus tersebut menjadi pukulan bagi hubungan AS dan Jerman yang selama ini dikenal sebagai mitra dekat dalam bidang keamanan, ekonomi, dan politik internasional.
Berbeda dengan kasus tiga presiden Prancis yang terungkap melalui dokumen rahasia NSA yang dipublikasikan WikiLeaks, kasus Merkel bermula dari dugaan resmi yang disampaikan pemerintah Jerman.
Tidak terdapat rincian mengenai isi percakapan Merkel yang berhasil diperoleh NSA dalam informasi yang dipublikasikan saat itu.
Deretan kasus tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi kepala negara menjadi salah satu sasaran penting operasi intelijen. Informasi yang diburu tidak hanya menyangkut percakapan pribadi, tetapi juga kebijakan strategis, hubungan diplomatik, hingga arah keputusan politik dan ekonomi suatu negara.
Kasus SBY, misalnya, sempat memicu ketegangan serius antara Indonesia dan Australia. Sementara itu, pengawasan terhadap tiga presiden Prancis dan dugaan penyadapan Merkel memperlihatkan bahwa hubungan sebagai negara sekutu tidak selalu menjamin komunikasi pemimpinnya terbebas dari pengawasan intelijen. []
