Banda Aceh – Juru Bicara (Jubir) Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Zakaria N Yacob alias Bang Jack Libya, menyatakan sepakat dengan usulan sejumlah elemen masyarakat sipil Aceh yang mendorong pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli atau Abang Samalangga.
Menurut Bang Jack, Zulfadli dinilai telah menjadi sumber kegaduhan, baik di internal pemerintahan Aceh maupun di lembaga legislatif. Hal tersebut, kata dia, terlihat dari jejak rekam Zulfadli sejak menjabat sebagai Ketua DPRA.
“Mungkin yang bersangkutan sudah jenuh, sehingga perlu adanya penyegaran. Karena itu, saya sepakat untuk mengusulkan kepada Ketua Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf (Mualem) untuk menganti Abang Samalanga,” tegas Bang Jack Libya dalam keterangannya, Minggu (1/2) malam.
Bang Jack menilai, dinamika politik yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, termasuk mencuatnya usulan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir, bukan semata kritik kebijakan. Ia menyebut dinamika tersebut sudah sarat dengan kepentingan politik, termasuk isu dugaan praktik “bancakan” Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026.
“Ini sudah tidak sehat dan perlu segara dihentikan. Masih banyak kader Partai Aceh (PA) baik dari kalangan militer (kombatan) maupun sipil, yang cocok dan pantas untuk menduduki jabatan Ketua DPRA, mengantikan Abang Samalangga,” tegasnya.
Ia juga menduga, dorongan pergantian Sekda Aceh tidak hanya datang dari sejumlah oknum anggota DPR Aceh, tetapi turut melibatkan aktor lain yang memanfaatkan situasi kisruh tersebut.
Bang Jack bahkan menyebut adanya kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang disebut-sebut mendapat dukungan dari oknum pimpinan DPRA untuk menduduki jabatan Sekda Aceh. Kondisi itu, menurutnya, telah memicu kegaduhan di lingkungan Sekretariat Pemerintah Aceh.
“Karena itu, saya sepakat dan berharap kepada Mualem, untuk menganti Ketua DPRA dengan kader yang lain. Ini dimaksudkan agar jajaran Pemerintah Aceh fokus pada pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh paskabencana banjir dan tanah longsor,” ujar Bang Jack.
Lebih lanjut, Bang Jack mengungkapkan bahwa sejak terbentuknya Partai Aceh pasca penandatanganan MoU Damai antara GAM dan RI pada 15 Agustus 2005, serta sejak PA menguasai parlemen Aceh, hanya kepemimpinan Zulfadli yang dinilainya kerap memunculkan kegaduhan.
“Ya, kami di jajaran KPA memantau dan mengikuti. Dari sederet nama Ketua DPR Aceh. Mulai dari Hasbi Abdullah hingga Saiful Bahri (Pon Yaya), baru di tangan Abang Samalangga, yang begitu gaduh,” pungkasnya. []
