Jakarta – Anak-anak Indonesia kian hidup di ruang digital, namun pada saat yang sama menghadapi tekanan serius terhadap kesehatan mental dan perlindungan diri. Bersamaan dengan itu, krisis iklim yang semakin nyata juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, mulai dari pangan, pendidikan, hingga rasa aman.
Temuan tersebut disampaikan Save the Children Indonesia dalam diskusi media awal tahun 2026. Organisasi ini menyoroti situasi anak Indonesia yang kini berada dalam krisis ganda: digital dan iklim.
Studi Save the Children Indonesia tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak menunjukkan hampir 40 persen anak usia SMP menghabiskan waktu tiga hingga enam jam per hari di depan gawai.
Puncak penggunaan terjadi pada pukul 18.00-21.00. Anak perempuan tercatat menghabiskan waktu layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki.
Temuan ini menguatkan fakta bahwa dunia digital telah menjadi ruang hidup utama anak. Bahkan ketika sekolah melarang penggunaan ponsel, banyak anak tetap berupaya mengakses gawai saat jam pelajaran.
Studi tersebut juga menemukan bahwa peningkatan literasi digital tidak berkorelasi langsung dengan kesejahteraan mental anak. Semakin tinggi tingkat kecanduan digital, semakin buruk kondisi kesehatan mental mereka.
Anak-anak umumnya telah memahami berbagai risiko di ruang digital, seperti penipuan, peretasan, pencurian data, dan perundungan siber. Namun, kesadaran itu belum diimbangi dengan keterampilan untuk merespons secara aman dan sehat.
“Anak-Anak tahu risiko di ruang digital, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai,” kata CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar dalam keterangannya, Selasa (20/1).
Di saat yang sama, kata Dessy, anak-anak juga menghadapi krisis lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Laporan Voluntary National Review SDGs tahun 2025 menunjukkan krisis iklim telah merenggut berbagai hak anak.
Dampaknya terlihat pada terganggunya pola makan dan kesehatan, menurunnya pendapatan keluarga, serta meningkatnya risiko perlindungan anak, terutama dalam situasi bencana.
Dessy menyebutkan bahwa kajian bersama Save the Children Indonesia dan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025 menemukan bahwa kecukupan air bersih di lokasi pengungsian masih belum merata dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Sejumlah fasilitas kesehatan terdampak dan tidak mampu berfungsi optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui belum terpenuhi secara memadai.
Menghadapi kondisi tersebut, kata dia, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi.
Memasuki 2026, sejumlah prioritas mendesak dinilai perlu dilakukan, antara lain memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sistem perlindungan, serta partisipasi anak, guru, dan orang tua.
Kemudian, meningkatkan literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak; serta memastikan pemenuhan hak anak dalam fase transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat dan tangguh menghadapi krisis dan perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita-cita itu akan sulit tercapai,” ujar Dessy. []
