Banda Aceh – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah, meminta PLN memenuhi komitmen dalam menyelesaikan permasalahan kelistrikan di Aceh, khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Arief menyampaikan informasi yang diakses publik dari media terkait penyelesaian masalah kelistrikan di Aceh sangat berbeda dengan kenyataan.
“Menteri ESDM sudah beberapa kali menyampaikan ke media bahwa listrik di Aceh akan normal pada 4 Desember dan terus direvisi sampai hari ini, bahkan hari ini Selasa 9 Desember di pagi hari Banda Aceh masih mengalami padam di berbagai wilayah. Ini malah tidak menunjukkan progres perbaikan sama sekali,” ujar Arief, Selasa (9/12).
Menurut politisi muda Gerindra ini, seharusnya kondisi listrik menuju normal, cakupan wilayah pemadaman menjadi lebih minimal.
“Bukan malah sama dengan sebelumnya,” tambah Arief.
Arief menyampaikan kekecewaannya kepada pihak manajemen PLN atas tidak tepatnya informasi yang disampaikan ke publik.
“Hari ini tentu masyarakat sangat kecewa karena tidak ada informasi yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Bahkan jaminan yang diberikan Menteri dan Dirut PLN kepada Presiden pun tidak terlaksana di lapangan,” ujarnya.
Katanya, nasyarakat Aceh dan Kota Banda Aceh sebenarnya sangat memahami mengenai kondisi kelistrikan saata ini, akibat dampak bencana.
Tapi dari kajian teknis tentu akan timbul pertanyaan-pertanyaan besar terhadap penyelesaian masalah kelistrikan ini, serta keadilan pihak PLN dalam melakukan giliran menyala dan padam.
“Di Banda Aceh malah ada wilayah di tengah kota yang minim sekali dimatikan, sedangkan di wilayah lain berhari-hari padam, itu faktanya,” terang Anggota Komisi 1 ini.
Arief menyampaikan akan melaporkan hal ini ke Pemerintah Pusat, karena janji yang disampaikan kepada Presiden dan masyarakat bahwa Aceh akan kembali menyala belum terlaksana sampai pagi ini.
Ia juga meminta agar Pemerintah Pusat dapat mengevaluasi PLN Aceh dalam penanganan kelistrikan.
“Ya tentunya harus dipertanggung jawabkan, informasi teknis yang disampaikan ke publik harus dapat dijelaskan. Ini juga bukan yang pertama PLN tidak mampu memberikan penjelasan ke publik, sebelumnya juga begitu.”
“Warga jelas menunggu hasil dari perbaikan yang dilakukan oleh PLN. Jangan sampai pihak manajemen PLN menyampaikan informasi yang tidak tepat ke atasan hanya untuk menyenangkan atasan. Faktanya sekali lagi kami masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ini masih dalam keadaan yang sama dengan sebelumnya,” paparnya.
Kata Arief, UP3 Banda Aceh yang menyalurkan listrik untuk Wilayah Banda Aceh juga harus merespons keadaan ini, jangan hanya berdiam diri.
“Ketika target penyelesaian yang disampaikan oleh Menteri ESDM dan Dirut PLN gagal dilaksanakan di lapangan, UP3 harus menjelaskan kepada publik keadaan yang sebenarnya, agar masyarakat Banda Aceh mengerti situasi sebenarnya,” katanya.
Arief mengapresiasi kerja para petugas lapangan PLN yang terus berjibaku memperbaiki infrastruktur kelistrikan yang roboh.
Namun di sisi lain, Arief menilai PLN, khususnya unit penyaluran daya seperti UP3 Banda Aceh dan Aceh Besar, belum maksimal dalam memberikan informasi kepada publik.
Ia juga mengkritik adanya ketidakadilan dalam penentuan durasi serta jadwal pemadaman listrik di sejumlah wilayah.
“Warga Banda Aceh dari awal telah mengeluhkan waktu gilir yang di tetapkan PLN, yang dilapangan sangat jauh dari keadilan. Bahkan kami langsung mendatangi PLN untuk menyampaikan aspirasi warga ini, walau direspons dengan mengeluarkan jadwal pemadaman bergilir.”
“Tapi pelaksanaan di lapangan masih sangat membuat masyarakat tidak puas. Dan kami ingatkan bahwa hari ini Selasa 9 Desember adalah waktu yang ditentukan dan direncanakan PLN untuk menormalkan listrik di Banda Aceh dan Aceh Besar, jadi kami harap itu dapat dipenuhi,” tutup Arief. []
