
Banda Aceh – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menggelar analisa dan evaluasi (anev) terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penguatan Pembinaan Teritorial untuk kegiatan usaha hulu migas di Wilayah Kerja PT Medco E&P Malaka dan Blok B Pema Global Energi (PGE).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan kenyamanan operasi hulu migas di wilayah kerja Aceh, yang memiliki peran strategis bagi ketahanan energi nasional.
Sebelumnya, tim Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti KKKS telah melakukan kunjungan lapangan dan monitoring evaluasi (monev) 2025 ke Poin A PGE serta CPP Medco E&P Malaka. Hasil monev tersebut menjadi dasar pembahasan perpanjangan PKS 2026.
Rapat turut melibatkan unsur pimpinan BPMA, Mabes TNI AD, Kodam Iskandar Muda, Korem 011/Lilawangsa, Brigif 25/Siwah, serta Kodim 0103 Aceh Utara dan Kodim 0104 Aceh Timur. Fokus pembahasan meliputi penyusunan strategi dukungan pembinaan teritorial melalui komunikasi sosial dan pembinaan masyarakat di dua wilayah kerja migas tersebut.
Kepala BPMA, Nasri Djalal dalam keterangannya, Kamis (4/12), menegaskan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas operasi migas.
“Kelancaran operasi Hulu Migas di WK Aceh adalah menjadi prioritas utama guna mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia khusus bidang ketahanan energi untuk mengejar target produksi Nasional, yang berkontribusi terhadap pendapatan negara dan bagi hasil daerah Aceh,” tegas Nasri Djalal.
“TNI berkomitmen menjaga kelancaran kegiatan hulu migas melalui pembinaan teritorial demi menciptakan kondisi ekosistem investasi yang kondusif,” tambah Nasril Djalal.
Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, menyebut bahwa evaluasi ini merujuk pada Perjanjian Kerja Sama antara BPMA dan TNI AD tentang dukungan pembinaan teritorial di Blok A dan Blok B. Karena itu, kegiatan anev dinilai penting untuk perbaikan pelaksanaan PKS ke depan.
“Dukungan yang diberikan oleh TNI AD berupa kegiatan komunikasi sosial dan pemantauan di wilayah kerja Blok A dan Blok B, kegiatan pembinaan masyarakat serta kegiatan Pembinaan Teritorial lainnya,” ujarnya.
BPMA berharap dukungan penguatan pembinaan teritorial pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Aceh di Blok A dan Blok B sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara BPMA dengan TNI AD dapat berjalan secara lancar dan optimal. []





