Banda Aceh – Pengamat Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Rustam Effendi menyatakan bahwa Aceh memiliki pondasi ekonomi yang kuat, terutama pada sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan, yang menjadi sektor unggulan.
“Bahkan, kontribusi sektor-sektor ini di Aceh lebih baik dibandingkan provinsi lain di Sumatera,” kata Rustam dalam Talk Show Spesial Tentang Ekonomi Aceh bekerja sama dengan televisi lokal di Banda Aceh, Rabu (22/1/2025).
Namun, kata Rustam, semakin berkurangnya dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk belanja modal pemerintah lewat APBD, APBA, dan APBK menjadi tantangan besar bagi perekonomian Aceh.
Menurut Rustam, hal ini memaksa Pemerintah Aceh untuk mencari alternatif sumber dana pembangunan daerah. Salah satu solusinya adalah dengan mengundang investasi swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.
“Dalam hal ini peran perbankan juga penting untuk pembiayaan dalam dunia usaha,” ujar Rustam.
Senada dengan itu, Prof. Taufiq C. Dawood, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, menyatakan bahwa keterbatasan fiskal menjadi isu utama yang perlu segera diatasi oleh Pemerintah Aceh.
Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Aceh diharapkan dapat menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan daerah, sekaligus memastikan efisiensi pengeluaran di tengah angka kemiskinan di Aceh masih mencapai 12%.
“Langkah-langkah ini dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi terutama setelah berakhirnya even besar nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun lalu,” ujarnya.
Meskipun banyaknya tantangan yang dihadapi, Aceh tetap mempunyai peluang yang besar untuk bisa tumbuh 5% atau lebih.
Hal ini disampaikan oleh Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist BSI. Dia menyebutkan bahwa proyeksi yang dilakukan tim BSI, pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2025 akan lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi di Sumatera.
“Termasuk Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, namun secara nasional sedikit di bawah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Kata Banjaran, setidaknya ada beberapa faktor yang bisa dijadikan momentum baik secara nasional maupun global, pertama outlook harga energi yang positif terutama dari sektor migas, kedua konsumsi rumah tangga lebih baik dibanding tahun lalu.
“Ada beberapa hal ditahun ini lebih baik, seperti BI Rate turun di minggu lalu yang memberikan angin segar untuk mendorong perekonomian,” ujarnya.
Di sisi lain, Banjaran juga mengutarakan dalam pesta demokrasi pemilu serentak yang lalu berlangsung dengan aman sehingga stabilitity sangat penting untuk perekonomian.
Ia juga memprediksi dunia usaha akan bergerak sejalan dengan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis yang fungsinya untuk meningkatkan produktivitas yang fokus untuk sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang memberikan nilai tambah.
Ketiga ekonom, dalam forum diskusi hangat tersebut, sepakat bahwa solusi untuk meningkatkan geliat ekonomi Aceh adalah hilirisasi berbagai komoditas primer yang ada di Aceh.
Proses industrialisasi ini akan meningkatkan nilai tambah, mendatangkan investasi, serta membuka kesempatan kerja baru.
“Intinya merubah struktur perekonomian dari pertanian (agro based) menjadi berbasis industri,” tutur Banjaran.
Namun sambil menunggu proses perubahan struktural yang membutukan waktu yang cukup lama, perlu ada ‘bumper strategy’ atau strategi antara.
Strategi ini berupa penataan sektor pariwisata yang sangat potensial. Menurut Rustam, sektor pariwisata di Aceh hanya perlu dipoles dan ditata oleh Pemerintah, supaya nyaman dan menarik bagi turis domestik dan mancanegara.
Pada akhirnya, forum dialog ini menyimpulkan bahwa, meski mungkin kondisi fiskal Aceh akan semakin sempit mulai tahun 2025 ini, namun dengan kerja keras dan kerja cerdas, Aceh akan bisa melewati proses transisi dari ketergantungan fiskal menjadi ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. []
