
Nagan Raya – Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan, menyatakan keberatan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Kehormatan Dewan (BKD) menyusul isu yang belakangan viral dan menyeret namanya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan tidak pernah menolak pemeriksaan, tetapi mempersoalkan mekanisme yang dinilainya tidak adil.
Rizki mengatakan pemanggilan oleh BKD dilakukan saat dirinya sedang menjalankan tugas dinas di Jakarta. Dia mengaku telah meminta penundaan pemeriksaan secara patut, namun permintaan tersebut tetap dipaksakan.
“Saya sebagai Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan, menyatakan sikap. Saya tidak menolak diperiksa. Saya menolak diperiksa dengan cara yang tidak adil,” kata Rizki dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (18/11).
Menurutnya, pemanggilan tersebut seharusnya mempertimbangkan kondisi dan pelaksanaan tugas kedinasannya. Dia menilai permintaan penundaan yang telah disampaikan semestinya dihormati agar proses pemeriksaan berjalan secara objektif.
Rizki juga menyoroti langkah Wakil Ketua BKD, Cut Man, yang disebutnya mengajak masyarakat dan TikToker Cut Bul untuk menghadiri rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung besok.
Dia mempertanyakan langkah tersebut karena menilai ajakan itu bukan bagian dari penegakan etik, melainkan bentuk mobilisasi untuk menjatuhkan dirinya dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya.
“Sekarang Wakil Ketua BKD, Cut Man, mengajak masyarakat dan Cut Bul untuk hadir ke paripurna besok. Itu bukan penegakan etik, itu mobilisasi untuk menjatuhkan Ketua,” ujarnya.
Rizki mengaku mengetahui pola yang sedang berlangsung dan mempertanyakan pihak yang akan diuntungkan apabila dirinya diberhentikan melalui agenda paripurna tersebut.
“Saya tahu polanya. Dan saya tahu siapa yang akan diuntungkan kalau saya diberhentikan besok,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rizki menantang BKD agar menjalankan tugas secara independen dan tidak terpengaruh kepentingan tertentu. Dia juga meminta pimpinan DPRK Nagan Raya menunda pelaksanaan rapat paripurna sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Saya menantang BKD untuk bersikap independen. Saya menantang Pimpinan DPRK untuk menunda Paripurna sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.
Rizki menegaskan tidak akan menerima proses yang menurutnya sejak awal telah diarahkan untuk menghasilkan keputusan tertentu.
“Saya tidak akan tunduk pada proses yang sudah diatur hasilnya,” pungkasnya. []





