Banda Aceh – Upaya mempercepat pemulihan ekonomi Aceh pascabencana menjadi sorotan dalam Aceh Economic Forum yang digelar di AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh pada Senin (27/4).
Forum ini mengangkat isu akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global dan ketidakpastian politik. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan pertemuan ini diharapkan melahirkan langkah konkret bagi berbagai pihak.
“Forum ini diharapkan dapat menghasilkan solusi, baik untuk pemerintah, masyarakat, pelaku usaha maupun kementerian/lembaga dalam mempercepat pemulihan ekonomi Aceh,” ujar Agus.
Dari hasil diskusi, muncul sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk usulan pembentukan badan khusus percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi (PRR) di Aceh.
Selain itu, peningkatan investasi juga menjadi fokus utama. Agus menilai, peran sektor swasta dan publik penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menyebut, berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan dampak positif. Namun, pemulihan ekonomi masih berlangsung karena sebagian wilayah masih dalam tahap rehabilitasi.
“Perbaikan lahan pertanian belum menyeluruh, terutama untuk kategori kerusakan berat. Diharapkan pada 2027 seluruhnya dapat ditangani sehingga ekonomi kembali normal,” katanya.
Untuk jangka pendek, Bank Indonesia mendorong penciptaan lapangan kerja dan pemulihan sektor pertanian. Salah satu langkahnya adalah pengembangan komoditas bawang merah dan cabai di daerah terdampak.
“Kami sudah mengambil sampel tanah untuk dikaji. Harapannya, hasil ini bisa menjadi dasar untuk menentukan komoditas yang tepat sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Aceh, T. Robby Irza, mengungkapkan tekanan ekonomi pada akhir 2025 berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama distribusi barang dan produktivitas sektor utama.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Aceh sepanjang 2025 tercatat hanya sekitar 2,97 persen.
“Tekanan di akhir tahun 2025 cukup memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk distribusi barang dan produktivitas sektor-sektor utama,” kata Robby.
Meski begitu, ia menegaskan kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat strategi pemulihan, bukan alasan untuk stagnasi.
Memasuki 2026, tanda-tanda perbaikan mulai terlihat seiring sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini mulai terlihat adanya perbaikan. Upaya yang dilakukan secara bersama-sama sudah mulai menunjukkan hasil yang positif,” ujarnya.
Pemerintah Aceh pun optimistis, dengan penguatan strategi dan keberlanjutan program pemulihan, pertumbuhan ekonomi daerah dapat kembali stabil dalam beberapa tahun ke depan. []
