HukumNews

Dua Tersangka LGBT Dibebaskan, PKS Pertanyakan Kelanjutan Penegakan Hukum

Banda Aceh – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh menyoroti penanganan kasus dugaan pelanggaran syariat Islam terkait LGBT di Kota Banda Aceh.

PKS mendesak aparat penegak hukum memberikan penjelasan transparan mengenai perkembangan perkara setelah dua tersangka berinisial FD dan AM dikeluarkan dari tahanan.

Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan setiap kasus LGBT yang ditangani aparat tidak boleh berlalu tanpa kejelasan kepada masyarakat.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut individu yang terlibat, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan syariat Islam.

Dia mengatakan, keluarnya kedua tersangka dari tahanan tidak serta-merta berarti tanggung jawab penegakan hukum telah berakhir.

Berdasarkan keterangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, FD dan AM dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026 karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.

Bahkan, berkas perkara disebut telah dua kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena dinilai belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.

Kondisi tersebut, kata Tuanku Muhammad, harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara.

Fraksi PKS mempertanyakan mengapa kasus yang sejak awal menyita perhatian masyarakat luas belum juga sampai ke tahap persidangan.

Pihaknya menilai perlu ada penjelasan mengenai kemungkinan kendala dalam proses penyidikan, pengumpulan alat bukti, maupun pemenuhan unsur pembuktian.

“Jangan sampai masyarakat justru kehilangan kepercayaan karena penanganan perkara yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian,” demikian sikap yang disampaikan Fraksi PKS, Senin (16/11)

PKS juga mengingatkan bahwa Banda Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam harus menunjukkan komitmen penegakan hukum secara konsisten, adil, dan tidak diskriminatif.

Menurut Fraksi PKS, tidak boleh muncul kesan bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan.

Penegakan hukum, kata mereka, harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Komitmen menjaga syariat Islam juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.

PKS Desak Evaluasi Satpol PP-WH dan Dorong Revisi Qanun Jinayat

Fraksi PKS DPRK Banda Aceh mendesak Satpol PP dan WH Banda Aceh memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penyidikan, kendala pemenuhan alat bukti, serta tindak lanjut atas petunjuk jaksa.

PKS juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi kinerja penanganan perkara tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.

Selain itu, Fraksi PKS menilai perlu ada kajian serius terhadap regulasi yang mengatur penanganan kasus tersebut. Jika ditemukan kelemahan dalam aturan, termasuk ketentuan mengenai jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, maka perlu dilakukan pembahasan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait.

Fraksi PKS bahkan mendorong revisi Qanun Jinayat untuk memperkuat ketentuan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara LGBT.

Di sisi lain, PKS mengingatkan bahwa penegakan syariat Islam tidak boleh hanya mengedepankan tindakan penindakan. Pemerintah juga diminta memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, serta program edukasi keagamaan secara berkelanjutan.

Fraksi PKS turut mendorong agar setiap aparatur pemerintah menjadi teladan dalam hal integritas, etika, dan tanggung jawab moral. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dinilai harus dijaga melalui perilaku aparatur yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi PKS DPRK Banda Aceh menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam serta mendorong penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

PKS tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi polemik sesaat yang kemudian dilupakan tanpa evaluasi dan perbaikan.

Masyarakat, menurut Fraksi PKS, berhak mendapatkan kejelasan, sedangkan aparat penegak hukum wajib menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Banda Aceh membutuhkan ketegasan dalam menjaga nilai-nilai syariat, keberanian melakukan evaluasi, serta kepastian hukum tanpa pandang bulu. []

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button