Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Rabu (26/8). Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelesaian sejumlah agenda strategis pemerintahan, mulai dari pembahasan qanun APBA hingga persiapan APBA 2027.
Dalam rapat itu, Pemerintah Aceh dan DPRA menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif agar proses penganggaran serta program pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
Salah satu agenda utama yang dibahas ialah percepatan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025. Selain itu, kedua pihak juga membahas persiapan penyusunan APBA Tahun Anggaran 2027.
“Koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan proses penganggaran dan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi ini perlu terus kita perkuat,” kata Dek Fadh.
Selain membahas agenda penganggaran dan regulasi daerah, rapat juga menyinggung berbagai isu strategis lain di Aceh. Salah satunya terkait upaya menjaga stabilitas sosial serta memperkuat koordinasi dalam merespons dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Dek Fadh menegaskan Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pembangunan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan dapat direalisasikan dengan baik. Kita ingin setiap proses yang dilakukan bersama benar-benar bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Ketua DPRA Zulfadli atau Abang Samalanga, Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan Saifuddin Muhammad atau Yah Fud, serta sejumlah ketua fraksi dan anggota DPRA.
Dari jajaran Pemerintah Aceh hadir Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Taufik, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Diwarsyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, perwakilan Bappeda Aceh, serta sejumlah unsur terkait lainnya. []
