Banda Aceh – Perjalanan karier Mawardi Nur memasuki babak baru. Setelah memimpin PT Pembangunan Aceh (PEMA) dan mendorong berbagai penguatan kinerja serta tata kelola perusahaan daerah tersebut, Mawardi kini mengemban amanah sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Peralihan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan. Pengalaman Mawardi selama memimpin PEMA menjadi modal untuk membawa semangat transformasi, penguatan investasi, dan tata kelola ke sektor hulu minyak dan gas (migas) Aceh.
Selama menjabat sebagai Direktur Utama PT PEMA periode 2025-2026, Mawardi menunjukkan komitmen untuk mentransformasi perusahaan daerah menjadi badan usaha yang profesional, modern, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi Aceh.
Salah satu capaian yang terlihat adalah peningkatan kontribusi PEMA terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA/PAD) melalui kenaikan dividen yang disetorkan kepada Pemerintah Aceh. Dividen perusahaan meningkat dari Rp 26,7 miliar untuk Tahun Buku 2024 menjadi Rp 28,76 miliar pada Tahun Buku 2025.
Kenaikan tersebut mencerminkan pertumbuhan kinerja perusahaan sekaligus efektivitas strategi bisnis yang diterapkan dalam mengelola aset dan berbagai peluang usaha.
Selain aspek keuangan, Mawardi juga melakukan pembenahan tata kelola perusahaan. Penguatan sistem manajemen, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan budaya kerja yang lebih adaptif dan profesional menjadi bagian dari transformasi yang dilakukan.
Langkah tersebut menjadi fondasi untuk memperkuat daya saing PEMA di tengah dinamika dunia usaha sekaligus memperbesar peran perusahaan daerah dalam mendukung pembangunan Aceh.
Dorong Diversifikasi Bisnis PEMA
Di bidang pengembangan usaha, Mawardi mengarahkan transformasi PEMA melalui tiga pilar utama, yakni minyak dan gas bumi, agroindustri, serta jasa dan perdagangan.
Strategi tersebut kemudian diperkuat melalui diversifikasi bisnis. Sejumlah peluang yang didorong antara lain pengembangan sektor telekomunikasi, pembangunan fasilitas cold storage, pengembangan kawasan industri, optimalisasi komoditas sulfur, hingga perluasan ekspor berbagai komoditas unggulan Aceh.
Bagi Mawardi, PEMA tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan. BUMD tersebut harus mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah.
Setiap pengembangan usaha, menurutnya, harus menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi Aceh.
Di luar tugasnya sebagai Direktur Utama PEMA, Mawardi juga aktif mendampingi Pemerintah Aceh dalam berbagai agenda strategis bersama pemerintah pusat. Sejumlah pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait dilakukan untuk mendorong percepatan investasi, terutama di sektor energi dan sumber daya alam.
Salah satu agenda yang diikutinya adalah pembahasan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai hilirisasi migas, peningkatan investasi, serta penguatan peran Aceh dalam pengelolaan sumber daya energi.
Dalam berbagai forum tersebut, Mawardi turut berperan memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Aceh, BUMD, investor, dan pemerintah pusat. Kolaborasi itu diarahkan untuk membuka peluang investasi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Peran tersebut sekaligus memperkuat posisi PEMA sebagai mitra strategis Pemerintah Aceh dalam pengembangan sektor energi dan industri berbasis sumber daya alam.
Modal untuk Pimpin BPMA
Rekam jejak tersebut kini menjadi bekal Mawardi dalam mengemban amanah sebagai Kepala BPMA.
Pengalaman membangun tata kelola perusahaan, meningkatkan kinerja bisnis, memperluas jejaring investasi, hingga memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat digunakan untuk mempercepat pengembangan industri hulu migas Aceh.
Tantangan di BPMA tidak ringan. Di tengah meningkatnya minat investasi migas di Aceh, khususnya potensi besar di kawasan Andaman dan sejumlah wilayah kerja lainnya, BPMA dituntut mampu menghadirkan terobosan baru.
Sejumlah pekerjaan menanti, mulai dari mendorong percepatan eksplorasi dan pengembangan lapangan, memperkuat koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, hingga memastikan pengelolaan sumber daya migas memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh dan Indonesia.
Tantangan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan produksi migas sekaligus mengoptimalkan potensi investasi baru.
Dengan pengalaman dan pemahaman terhadap dinamika bisnis di Aceh, Mawardi diharapkan mampu membawa BPMA menjadi lembaga yang semakin progresif dan adaptif. BPMA juga diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi hulu migas di Indonesia.
Ke depan, tantangan BPMA bukan hanya meningkatkan lifting migas. Potensi sumur-sumur tua yang masih memiliki nilai keekonomian juga perlu dimaksimalkan.
Di saat yang sama, ruang partisipasi bagi pengusaha lokal perlu terus diperluas. Dengan demikian, aktivitas hulu migas di Aceh tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia lokal. []
