Subulussalam – Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang meminta Pemerintah Kota Subulussalam menjadikan turunnya nilai kinerja pelayanan investasi daerah sebagai momentum untuk melakukan pembenahan.
Pernyataan itu disampaikan Ade Fadly menyusul hasil penilaian oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI terhadap kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah yang menempatkan Kota Subulussalam pada skor 52,995 pada 2026, turun dari 72,926 pada 2024. Penurunan tersebut mencapai 19,931 poin dan menempatkan Subulussalam dalam kategori kurang baik.
Menurut Ade Fadly, angka tersebut perlu dibaca secara objektif. Penilaian itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa Subulussalam merupakan daerah yang tidak layak untuk investasi. Sebaliknya, hasil tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas tata kelola pelayanan investasi dan kemudahan berusaha di daerah.
“Saya kira kita harus melihat angka ini dengan kepala dingin. Ini bukan alasan untuk mengatakan Subulussalam tidak ramah investasi. Justru ini menjadi peringatan agar pemerintah memperbaiki apa yang masih kurang dalam pelayanan investasi,” kata Ade Fadly, Selasa (11/8).
Ia menegaskan, DPRK Subulussalam mendukung peningkatan investasi karena investasi dibutuhkan untuk memperluas kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat penerimaan daerah.
Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Subulussalam adalah daerah yang ramah investasi. Kami mengundang para investor untuk datang dan melihat langsung potensi yang kita miliki. Silakan berinvestasi di Subulussalam, tetapi tentu dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Ade Fadly.
Jangan Sampai Investor Dipersulit
Ade Fadly mengatakan, pemerintah daerah harus memastikan proses perizinan berlangsung sederhana, transparan, cepat dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
Menurut dia, investor tidak hanya membutuhkan potensi sumber daya alam atau lokasi strategis. Mereka juga membutuhkan kepastian regulasi, kepastian pelayanan, kepastian waktu dan kepastian hukum.
Karena itu, DPRK akan meminta penjelasan lebih rinci mengenai komponen penilaian yang menyebabkan skor Subulussalam turun hampir 20 poin dibandingkan penilaian sebelumnya.
“Kita perlu tahu secara detail, 19,931 poin itu hilang di mana. Apakah pada kelembagaan, SDM, sarana-prasarana, implementasi OSS, output investasi atau pada aspek percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah. Jangan hanya melihat angka akhirnya,” katanya.
Ade Fadly menilai, pembenahan pelayanan investasi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab DPMPTSP. Sebab, proses investasi bersinggungan dengan berbagai perangkat daerah dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Karena itu, menurutnya, evaluasi harus dilakukan terhadap ekosistem pelayanan investasi secara keseluruhan, mulai dari regulasi, perizinan, tata ruang, persetujuan lingkungan, pelayanan berbasis OSS, hingga fasilitasi setelah investor menjalankan kegiatan usahanya.
Potensi Besar, Tata Kelola Harus Mengikuti
Ade Fadly menyebut Subulussalam memiliki sejumlah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik investasi, mulai dari sektor perkebunan, agroindustri, perdagangan dan jasa, pariwisata, hingga energi.
Potensi tersebut, kata dia, tidak akan menghasilkan dampak ekonomi maksimal apabila tidak disertai tata kelola investasi yang baik.
“Kita memiliki potensi. Tugas pemerintah adalah membuat potensi itu menjadi peluang ekonomi. Jangan sampai investor datang, tetapi kemudian menghadapi proses yang berbelit-belit atau ketidakpastian. Itu yang harus kita cegah,” ujarnya.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut justru menjadi titik balik bagi Subulussalam untuk membangun citra baru sebagai daerah yang terbuka terhadap investasi, mudah berusaha, memiliki kepastian hukum dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Mari kita datangkan investasi sebanyak-banyaknya, tetapi dengan tata kelola yang baik. Subulussalam terbuka bagi investor,” tutup Ade Fadly. []
