Aceh Utara – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Polda Aceh memperkuat sinergi pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) sektor energi hulu migas di Wilayah Kerja B Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pema Global Energi (PGE), Aceh Utara.
Penguatan pengamanan dilakukan melalui kunjungan lapangan yang dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis (PKT) tentang Pengamanan Khusus Eksternal di Wilayah Kerja B KKKS PT Pema Global Energi Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA Irham M. Amin, Relations Manager PGE Wilya Retnosari, Field Support Manager PGE Agung Widyantoro, Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh DR. Marzuki, serta jajaran Kabag Ops Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe yang mewakili para kapolsek di wilayah hukum masing-masing.
Wilayah Kerja B yang dikelola PGE merupakan salah satu objek vital nasional sektor energi yang membutuhkan pengamanan terpadu antara BPMA, Polri, dan KKKS. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas pengamanan eksternal, mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan, memperkuat koordinasi lintas instansi, sekaligus menjaga kelancaran operasional hulu migas.
Kepala Divisi DFHE BPMA Irham M. Amin mengatakan BPMA memiliki tugas utama melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu migas di Aceh. Namun, menurutnya, aspek pengamanan menjadi bagian penting yang memerlukan dukungan aparat keamanan.
“Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penanganan hukum. Ke depan, kita juga akan bahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV,” ujarnya, Sabtu (11/7).
Relations Manager PGE Wilya Retnosari mengatakan keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga kondisi keamanan di lapangan.
“Sinergi antara BPMA, Polda Aceh, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Wilya mengungkapkan hingga pertengahan tahun ini terjadi peningkatan kasus pencurian dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar fasilitas produksi PGE.
“Kami berharap ke depan, kita bisa mencari solusi terbaik agar kasus pencurian dan gangguan keamanan lainnya bisa diminimalkan hingga mencapai zero kasus,” harapnya.
Sementara itu, Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh DR. Marzuki menyambut baik forum koordinasi tersebut. Menurutnya, komunikasi yang intensif menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pengamanan objek vital nasional.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” ujarnya.
Marzuki juga menekankan pentingnya menyamakan persepsi mengenai tugas pokok dan fungsi antara Polri, TNI, dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dalam mengawal objek vital nasional.
Melalui kegiatan ini, BPMA, Polda Aceh, dan PGE menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan operasi hulu migas yang aman, tertib, dan produktif sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional. []
