Banda Aceh – Sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Rakyat Aceh Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Senin (7/72025).
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah, salah satunya terkait kepemilikan Lapangan Blang Padang yang saat ini dikuasai oleh TNI.
Koordinator Aksi, Yulinda Wati menyatakan bahwa Lapangan Blang Padang seharusnya dikembalikan kepada Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh. Ia menilai, penguasaan aset oleh militer tidak sesuai dengan semangat otonomi dan keistimewaan Aceh.
“Tanah Blang Padang sudah puluhan tahun dikuasai TNI. Selain itu, masih ada aset lain seperti Kolam Tirta Raya dan bekas Bioskop Gajah Teater yang juga perlu dikembalikan kepada Aceh,” kata Yulinda kepada wartawan di sela-sela aksi.
Yulinda menegaskan bahwa aset-aset tersebut merupakan bagian dari kekayaan daerah yang seharusnya dikelola oleh Aceh, bukan menjadi milik negara atau institusi militer.
Selain soal aset, massa juga menolak rencana pembangunan satuan batalyon baru di wilayah Aceh. Mereka menilai rencana tersebut bertentangan dengan butir-butir kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia.
“MoU Helsinki menyebutkan bahwa jumlah pasukan TNI di Aceh dibatasi maksimal 14.700 personel. Saat ini, jumlahnya sudah mencapai 18.000. Kehadiran batalyon baru hanya akan menambah jumlah personel militer dan mencederai komitmen damai,” ujar Yulinda.
Ia mempertanyakan urgensi pendirian batalyon baru di tengah situasi Aceh yang telah aman dan damai, serta menyebut bahwa pembangunan ekonomi Aceh tidak harus bergantung pada kehadiran militer.
“Atas dasar apa batalyon itu hadir? Kalau berdasarkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Aceh itu cukup untuk membangun ekonomi masyarakat tanpa hadir militer,” pungkasnya. []
