“Saya tidak akan berhenti bersuara terus, bila Almuniza tidak merespons juga terhadap proses mutasi JPT ini, saya akan meminta pimpinan DPRK dan teman-teman fraksi lainnya untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket.”
Ramza Harli, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh
Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli meminta Pj Wali Kota Almuniza Kamal tidak mengobok-obok tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang sudah ditata kembali dengan baik oleh Ade Surya.
Ramza meminta Almuniza agar mendengar berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan agar pemerintahan Kota Banda Aceh tetap baik-baik saja sambil menunggu pelantikan wali kota baru.
“Saya minta agar Almuniza segera menghentikan proses rencana mutasi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemko Banda Aceh,” kata Ketua Banleg DPRK Banda Aceh itu, Minggu (5/1/2025).
Menurut Ramza, selaku Pj wali kota Banda Aceh yang hanya menjabat sementara sambil menunggu pelantikan wali kota terpilih hasil pilkada, Almuniza tidak mempunyai kepentingan apapun untuk merombak para kepala OPD tersebut.
“Apa urgensinya bagi Pj wali kota untuk melakukan uji kompetensi JPT pratama terhadap 18 kadis tersebut. Saya heran kenapa dia lakukan ini, apa kepentingannya bagi kelancaran pemerintahan yang sedang dijalankannya yang hanya dua bulan lagi bila jadwal pelantikan wali kota baru dilaksanakan pada bulan Maret ini,” ungkapnya.
“Almuniza harus mendengar berbagai ktitikan dari warga kota dan akademisi yang heboh terhadap bocornya surat permohonan dari Pj. Wali Kota kepada kepala BKN untuk melakukan uji kompetensi JPT pratama terhadap 18 kepala OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh,” lanjutnya.
Ramza berharap jangan sampai Almuniza justru membuat tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang sudah mulai ada perubahan sejak dijabat oleh Pj wali kota sebelumnya, sekarang justru akan rusak semuanya.
“Apabila proses mutasi ini tetap dilaksanakan, saya rasa pasti ada maksud yang kurang baik dari Almuniza terhadap jalannya pemerintahan yang akan dipimpin oleh Illiza-Afdhal ke depan nanti. Kalau benar ini tujuannya berarti Almuniza sangat tidak beretika dan akan merusak reputasinya sebagai salah satu Kadis di tingkat provinsi,” ujarnya.
“Untuk apa dia mengutak atik susunan para kepala OPD. Seharusnya serahkan saja wewenang tersebut kepada wali kota terpilih, karena mereka nantinya yang akan menjalankan pemerintahan ini selama lima tahun lamanya untuk membangun kembali Kota Banda Aceh ke depan nanti”.
Ramza mensinyalir ada upaya untuk mempertahankan 18 kepala OPD. Modus yang dilakukan agar para kadis yang nantinya setelah dimutasi, otomatis status mereka semua sudah menjadi pejabat baru pada saat Illiza-Afdhal dilantik. Dengan demikian sesuai aturan para kadis tersebut tidak bisa diganti lagi oleh Illiza-Afdhal sebelum menjabat dua tahun lamanya.
“Kalau benar tujuannya seperti ini, sikap Almuniza sangat berbahaya. Ini pasti ada upaya untuk merusak tatanan pemerintahan yang akan dijalankan oleh Illiza-Afdhal nantinya. Saya heran kenapa dia tidak mau berkoordinasi sedikitpun dengan wali kota terpilih dalam urusan ini,” imbuhnya.
“Bagaimana pemerintahan Illiza-Afdhal bisa berjalan dengan baik bila kadisnya bukanlah orang yang sejalan dengan wali kotanya,” lanjutnya lagi.
Ramza Harli menyarankan agar Almuniza lebih fokus pada program-program pemerintah yang mendesak, khususnya dalam upaya mengatasi stunting dan mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pada bulan Januari ini.
Menurut Ramza, ada berbagai program yang sangat penting dan mendesak untuk kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Ramza menyampaikan bahwa dirinya belum melihat Almuniza menunjukkan perhatian yang cukup terhadap program-program sosial yang langsung berdampak pada masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan gizi dan penanggulangan masalah stunting yang masih menjadi isu serius di Banda Aceh.
“Banyak sekali program yang mendesak terutama menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak, tapi saya heran kenapa dia lebih fokus masuk ke ranah politik,” katanya.
Ramza menegaskan bahwa jika Almuniza tidak merespons dengan serius terkait proses mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang sedang dibahas, ia tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut.
Ia bahkan mengancam akan meminta pimpinan DPRK dan fraksi-fraksi lainnya untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket.
“Saya tidak akan berhenti bersuara terus, bila Almuniza tidak merespons juga terhadap proses mutasi JPT ini, saya akan meminta pimpinan DPRK dan teman-teman fraksi lainnya untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket,” tutup Ketua DPC Gerindra Kota Banda Aceh ini. []
