Balikpapan – Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menegaskan bahwa partai politik dan politisi di Indonesia harus menghentikan praktik penggunaan identitas agama dalam pertempuran politik.
Hal ini disampaikan dalam Kongres III ISNU yang digelar di Asrama Haji Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 29 November hingga 1 Desember 2024.
Kongres yang dihadiri oleh perwakilan dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang se-Indonesia, dan Pimpinan Cabang Khusus ini, turut melahirkan sejumlah rekomendasi.
Dari perwakilan Pengurus Wilayah Aceh, hadir Ketua Prof Ismail Ar Rauf Ismail Nasution, Sekretaris Rahmad Syah Putra, Bendahara Arkin, serta Sekretaris PC Kota Langsa, Muttaqin.
Sekretaris PW ISNU Aceh, Rahmad Syah Putra, menegaskan bahwa peserta kongres sepakat penggunaan agama sebagai alat politik untuk meraih dukungan hanya akan merusak prinsip-prinsip demokrasi, memecah belah masyarakat, dan memperburuk polarisasi sosial yang sudah semakin tajam.
“Menggunakan agama untuk meraih kekuasaan dalam pemilu atau pilkada adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ini dapat merusak kerukunan antarumat beragama dan memperburuk polarisasi sosial yang sedang terjadi di Indonesia,” ujar Putra.
Kongres ISNU juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi toleransi, keberagaman, dan kesetaraan antarumat beragama.
“Politisi diharapkan fokus pada isu-isu substantif yang lebih mendasar, seperti kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum, tanpa melibatkan agama dalam kontestasi politik,” tegas Putra.
Selain itu, Putra juga menyampaikan bahwa kongres ini menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk lebih tegas mengatur politik identitas, khususnya dalam kaitannya dengan agama.
Pemerintah diminta memastikan agar politik Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebhinekaan, dan demokrasi yang berlandaskan Pancasila.
Pernyataan tersebut juga sejalan dengan upaya ISNU untuk memperkuat jaringan Islam moderat di Indonesia. ISNU mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kesatuan bangsa dengan mengutamakan dialog, toleransi, dan pemahaman antaragama.
Di sisi lain, Bendahara PW ISNU Aceh, Arkin, menambahkan bahwa kongres kali ini juga difokuskan pada penguatan peran ISNU dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, seperti radikalisme, ketimpangan ekonomi, dan penurunan nilai-nilai nasionalisme.
“Rekomendasi strategis yang dihasilkan kongres ini, termasuk penguatan ekonomi inklusif dan penanggulangan radikalisme berbasis pendekatan kemanusiaan dan pendidikan karakter,” ujarnya.
ISNU juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat dan reformasi agraria yang lebih adil. Poin penting lainnya adalah mendorong pembangunan ekonomi inklusif, penguatan UMKM, pengendalian inflasi, serta memperbaiki tata kelola energi dan redistribusi tanah untuk petani.
Melalui rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan, ISNU berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan berperadaban unggul.
“Kongres ini bukan hanya untuk konsolidasi internal, tetapi juga sebagai langkah konkret menuju generasi emas yang mampu bersaing di kancah global,” tutupnya.
Pada konggres III ISNU tahun 2024 Prof Kamaruddin Amin. terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Periode 2024-2029 menggantikan Prof Ali Masykur Musa. []