Banda Aceh – Masa pendaftaran calon kepala daerah tersisa beberapa hari lagi. Nama-nama yang sudah muncul untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pun belum mendapatkan kepastian untuk mendaftar.
Pengamat Sosial Politik Aceh, Muslem Hamidi menilai bahwa Pilkada tahun 2024 ini mengalami berbagai dinamika dan tren politik baru. Di mana partai-partai politik masih terpengaruh oleh dinamika politik pasca Pilpres kemarin.
Menurut dia, terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi salah satu faktor mengapa partai politik saat ini memiliki banyak pertimbangan untuk mengusung dan mendukung bakal calon pada pilkada ini.
“Partai-partai politik sekarang ini menjadi cukup kompromis. Bahkan fenomena kotak kosong juga menjadi sebuah tren yang terus meningkat,” kata Muslem.
Hal tersebut, kata Muslem, tentu menjadi suatu tantangan bagi calon yang ingin maju. Karena untuk mendapatkan rekomendasi partai politik saat ini dirasa cukup sulit.
“Tanda-tandanya kan bisa kita lihat bagaimana hasil sementara nama-nama bakal calon yang muncul di beberapa daerah sekarang ini. Padahal syarat untuk menjadi calon kepala daerah bisa melalui jalur independen namun ini tidak dipersiapkan oleh para bakal calon yang sejak awal punya niat untuk maju,” katanya.
Pilkada di Aceh, Muslem menilai untuk calon gubernur hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Muzakir Manaf (Mualem) dan Bustami Hamzah. Kedua tokoh ini dinilai akan cukup syarat dan memiliki rekomendasi partai politik untuk maju.
“Tentu ini akan menjadi pilkada yang cukup seru sama seperti di Sumatera Utara dan beberapa Pilkada di Pulau Jawa seperti Jakarta dan daerah lain,” katanya.
Mualem sudah dipastikan maju, hanya menunggu saja siapa wakil yang akan mendampinginya. Jika Bustami serius ingin mengalahkan Mualem tentu harus mencari sosok wakil yang bisa membantu dan melengkapi kekurangannya selama ini.
“Termasuk dalam memenuhi syarat usungan rekomendasi partai politik. Saat ini baru ada Partai Nasdem yang menyatakan dukungan untuk Bustami,” katanya.
Muslem menilai Mualem akan mengambil sosok wakil yang direstui oleh Prabowo maupun Gerindra. Sementara Bustami juga akan mencoba agar mendapatkan restu setidaknya dari partai-partai politik yang tergabung di dalam KIM seperti Golkar dan PAN.
“Hal ini diperlukan sebagai modal utama karena eskalasi dan dinamika politik yang berkembang saat ini. Sementara Partai Demokrat sudah mengajukan diri untuk menjadi wakil Mualem dan sedang berproses,” ungkapnya.
Muslem menyampaikan, jika Bustami mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar dan PAN, lalu berhasil mengajak Partai PKB dalam koalisi, maka Irmawan sebagai Ketua PKB Aceh yang juga mewakili tokoh wilayah pantai barat selatan akan menjadi nilai tambah bagi mantan Kepala BPKA itu.
“Jika pasangan Bustami-Irmawan terwujud misalnya pasti akan menjadi lawan yang cukup berat bagi Mualem,” ujarnya.
Bagi Mualem, kata Muslem, memastikan agar seluruh dukungan partai politik yang tergabung dalam KIM agar mendukungnya cukup penting di tengah-tengah upaya Bustami mendapatkan dukungan dari partai-partai politik pendukung pemerintah saat ini.
“Karena jika Mualem berhasil mendapatkan seluruh dukungan partai politik maka kemungkinan untuk melawan kotak kosong juga bisa sangat mungkin terjadi,” pungkasnya. []
