Banda Aceh – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian dan Pemerintah dalam menegakkan hukum atas praktik perambahan hutan dan pengrusakan lingkungan hidup yang memicu bencana banjir serta longsor di Aceh.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menilai aktivitas perambahan hutan yang berlangsung secara masif telah merusak keseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Karena itu, ia menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera.
Menurut dia, penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan semata. Aparat penegak hukum juga diminta menelusuri dan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perusakan lingkungan secara terstruktur dan sistematis.
“Penegakan hukum harus menyentuh seluruh rantai pelaku agar perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Ahmad Shalihin, Selasa (10/2).
WALHI Aceh, lanjut Ahmad Shalihin, siap mendukung proses penegakan hukum dengan menyediakan data dan fakta temuan lapangan yang diperoleh melalui pemantauan dan investigasi. Data tersebut diharapkan dapat memperkuat proses penyelidikan dan penindakan hukum.
Selain penegakan hukum, Ahmad Shalihin juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi lingkungan, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mencegah berulangnya bencana ekologis di Aceh.
Ia turut mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas perambahan hutan dan pengrusakan lingkungan kepada pihak berwenang demi perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. []
