Bireuen – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen. Rapat digelar di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2), untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.
Dalam forum tersebut, Fadhlullah menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, khususnya pada masa transisi pemulihan pascabencana.
“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.
Ia menjelaskan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Skema bantuan tersebut, kata dia, juga telah disosialisasikan hingga ke tingkat desa.
Persoalan mencuat setelah pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri terkait surat masyarakat Bireuen yang menyebut tidak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap pembangunan huntara.
Padahal, berdasarkan data, sebanyak 2.646 KK telah ditransfer DTH oleh PPK BNPB melalui BRI, Mandiri, dan BNI ke rekening masyarakat di Bank Aceh Syariah dan BSI. Dari jumlah itu, 1.596 KK telah terkonfirmasi menerima, sementara sisanya masih dalam proses kliring antarbank serta perbaikan data akibat kekeliruan NIK.
“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegas Fadhlullah.
Keuchik Kompak: Warga Tolak Huntara
Para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).
Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak yang hanyut. Namun setelah ditanyakan berulang kali, warga tetap menolak huntara.
“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Keuchik Gampong Raya Dagang, Mustafa. Menurutnya, warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.
Sementara itu, Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, menyebut warganya juga meminta huntap, meski belum bisa memastikan waktu pembangunannya.
Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keuchik Habibullah menyampaikan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Namun masih ada 12 KK yang belum menerima DTH.
Ia berharap pencairan segera dilakukan, mengingat warga telah dua bulan kehilangan penghasilan.
Huntap Menunggu SK Bupati
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Yan Namora, menyampaikan hasil survei lapangan menunjukkan mayoritas korban bencana di Bireuen memilih DTH dan menolak huntara. Masyarakat juga meminta pembangunan huntap secara langsung.
“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.
Yan menjelaskan, DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan dengan rincian Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta rusak berat.
Ia mengungkapkan, proses validasi data masih berlangsung sehingga pembangunan huntap belum bisa segera dilakukan. Dari 3.266 usulan Pemerintah Kabupaten Bireuen, masih ditemukan ketidaksesuaian data.
“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” katanya.
Plt Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, menambahkan ahli waris korban meninggal dunia akan menerima santunan. Korban luka berat juga akan mendapat santunan Rp5 juta.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan perabot Rp3 juta, bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.
Jangan Dipolemikkan Lagi
Bupati Bireuen, Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas dan meminta polemik dihentikan. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.
Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan agar tidak memicu kesalahpahaman publik.
Rapat tersebut menyepakati tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan pembangunan huntap menunggu terbitnya SK Bupati.
Dengan kesepakatan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Pemerintah kini fokus mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian. []
