Jakarta – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi bentrokan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8).
JK yang dikenal sebagai salah satu tokoh perdamaian Aceh mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengganggu perdamaian yang telah terjaga selama lebih dari dua dekade.
“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (16/8).
JK menjelaskan, kegiatan yang awalnya diisi zikir dan doa bersama kemudian berubah setelah muncul aksi demonstrasi serta pengibaran bendera bulan bintang. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dari aparat keamanan.
Menurut JK, polisi dan TNI berupaya mencegah situasi berkembang menjadi kerusuhan.
“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” ujarnya.
JK menilai bentrokan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal di Aceh. Dia menyebut aksi tersebut bukan bentuk penolakan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.
Menurutnya, terdapat kelompok-kelompok tertentu yang masih menyimpan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan di daerah. Meski jumlahnya kecil, kelompok tersebut dinilai dapat memicu gejolak di tengah masyarakat.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” kata JK.
Dia juga menyoroti kondisi ketika bentrokan terjadi. Sejumlah tokoh utama Aceh diketahui sedang tidak berada di Banda Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga tengah menjalani pengobatan di Penang, Malaysia.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” ungkapnya.
JK mengatakan selama 21 tahun terakhir, pemerintahan Aceh banyak dipimpin tokoh yang berasal dari kelompok ekskombatan. Mereka, kata dia, telah mendapatkan mandat melalui proses demokrasi.
“Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi,” ujarnya.
Meski terjadi kericuhan, JK menegaskan aksi tersebut tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh.
Menurutnya, masyarakat Aceh secara umum tetap menginginkan perdamaian. JK meminta seluruh pihak mengingat kembali manfaat yang telah dirasakan Aceh sejak perdamaian tercapai.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai,” tegasnya.
JK berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat Aceh untuk menjaga perdamaian yang telah dibangun selama lebih dari 20 tahun.
Dia menilai perdamaian telah membawa berbagai perubahan positif bagi Aceh. Selain pembangunan yang semakin berkembang, pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui kebijakan otonomi khusus.
Karena itu, JK mengingatkan agar dinamika politik maupun ketidakpuasan kelompok tertentu tidak sampai mengancam stabilitas dan perdamaian yang telah susah payah dibangun di Aceh. []
