Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta agar pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi ratusan ribu masyarakat Aceh dapat dialihkan dan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usulan tersebut disampaikan langsung Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam rapat koordinasi bersama pimpinan MPR RI yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2).
Fadhlullah menyebutkan, Pemerintah Aceh mengusulkan sekitar 500 ribu jiwa kepesertaan BPJS Kesehatan agar pembiayaannya dialihkan ke APBN, sesuai dengan ketentuan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kami mengusulkan sekitar 500 ribu jiwa kepesertaan BPJS Kesehatan agar ditanggung APBN, sesuai aturan BPJS ini dibolehkan karena kami sedang terkena bencana. Usulan ini sudah kami sampaikan secara resmi, termasuk suratnya yang telah kami serahkan,” ujar Fadhlullah.
Ia menjelaskan, selama ini pembiayaan BPJS Kesehatan di Aceh, khususnya melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), masih sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Menurutnya, beban pembiayaan sektor kesehatan yang terus meningkat, ditambah dengan kondisi Aceh yang dilanda bencana, membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Di sisi lain, Pemerintah Aceh saat ini tengah memprioritaskan penanganan serta pemulihan pascabencana.
“Kami juga sedang fokus pada penanganan bencana. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir pembiayaan BPJS Kesehatan masyarakat Aceh agar tidak seluruhnya dibebankan kepada APBA,” katanya. []
