Banda Aceh – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menggelar Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Senin (2/2). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi strategis lintas sektor untuk mendorong peningkatan produksi migas sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi Aceh.
Summit tersebut mempertemukan pemerintah, operator migas, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat tata kelola dan rantai pasok industri migas Aceh.
Kepala BPMA, Nasri Djalal mengatakan kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam meningkatkan capaian produksi migas dan memberikan dampak berkelanjutan bagi daerah, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Ini merupakan koordinasi puncak para pelaku usaha migas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi sekaligus menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi,” ujar Nasri.
Menurutnya, penguatan rantai pasok melalui kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan industri migas Aceh, terlebih pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025 lalu.
Nasri mengingatkan bahwa bencana banjir tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas dan produksi migas, baik yang berada di bawah pengelolaan BPMA maupun SKK Migas.
“Musibah banjir pada akhir November 2025 berpengaruh langsung terhadap produksi minyak di Aceh. Seluruh fasilitas produksi terdampak sehingga mengganggu operasi. Kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang kuat untuk bangkit kembali,” jelasnya.
Ia menegaskan, di tengah tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, operator migas, dan pelaku usaha rantai pasok menjadi sangat penting untuk mempercepat pemulihan dan menjaga keberlanjutan operasi migas di Aceh.
“Dalam setiap kesulitan selalu ada kebutuhan. Mari kita bahu-membahu, bekerja keras, dan terus berupaya meningkatkan kinerja operasi migas di Aceh,” tambah Nasri.
Melalui penyelenggaraan summit ini, BPMA berharap terbangun sinergi yang lebih solid antar pemangku kepentingan guna meningkatkan efisiensi operasi, mempercepat pemulihan produksi, serta menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Aceh ke depan. []
