Banda Aceh – Tgk. H. Syarifuddin, M.A, Ph. D, seorang pengusaha warung kopi yang juga akademisi UIN Ar-Raniry menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
Dalam diskusi yang digelar oleh Aceh Resource & Development (ARD) di Banda Aceh, Selasa (29/8/2023), Cek Din–sapaan akrab Syarifuddin, berbicara tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan pelaksanaan Syariat Islam yang kaffah.
Dalam paparannya, Cek Din memulai dengan menyoroti pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelaksanaan Syariat Islam yang tidak mengalami penyimpangan, terutama dalam hal prostitusi dan judi online.
“Kami pelaku usaha membayar pajak untuk pemerintah, maka gubernur ini harus menjamin terlaksananya Syariat Islam secara kaffah, tidak ada penyimpangan, terjadinya prostitusi dan lain-lain,” ujar Cek Din.
Lebih lanjut, Cek Din berpendapat bahwa seharusnya para pejabat pemerintah memiliki pemahaman mendalam tentang agama. “Idealnya, Gubernur Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam, dan Satpol PP harus memiliki pemahaman agama yang baik,” katanya.
Cek Din juga mengusulkan agar pemerintah memberikan gaji yang besar kepada pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Syariat Islam.
“Pemerintah perlu memberikan insentif yang layak kepada Kadis Syariat Islam dan anggota Satpol PP agar mereka dapat dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugas mereka,” tambahnya. []
