Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mempertahankan predikat Informatif dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2026. Predikat tertinggi yang diberikan Komisi Informasi Pusat itu telah diraih kementerian tersebut secara konsisten selama lima tahun terakhir.
Komitmen mempertahankan capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, setelah mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Jakarta, Selasa (10/11).
Ossy mengatakan, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berupaya meningkatkan keterbukaan informasi agar predikat Informatif dapat kembali dipertahankan.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.
Tahapan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy menegaskan keterbukaan informasi bukan berarti seluruh data dan dokumen pemerintah dapat dipublikasikan tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, tetapi ada pula informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, badan publik, termasuk Kementerian ATR/BPN, harus mampu menjelaskan secara transparan informasi yang bisa diakses masyarakat maupun dasar hukum yang menjadi alasan suatu informasi dikecualikan.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Ossy.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak, prosedur, serta mekanisme pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Upaya tersebut juga berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan.
Salah satunya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal pada tahun ini.
Layanan Pengukuran Terjadwal tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT).
Ossy berharap penyampaian informasi yang terbuka mengenai layanan pertanahan dan tata ruang dapat membantu masyarakat memahami proses pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja kementerian.
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran. []
