Oleh: Avicenna Al Maududdy, M.Hum
MENGAPA setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan dengan mengenang pertempuran Surabaya tahun 1945? Apakah sejarah kepahlawanan Indonesia memang hanya memiliki satu titik penting di Surabaya? Bagaimana dengan Pahlawan Aceh Sumatera, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lain yang telah berabad-abad mempertahankan tanah airnya dari kolonialisme?
Pertanyaan ini bukan untuk mengecilkan pengorbanan arek-arek Surabaya. Sebaliknya, pertempuran 10 November merupakan salah satu episode paling heroik dalam sejarah revolusi Indonesia. Namun, sebagai sejarawan, saya melihat ada persoalan yang perlu kita diskusikan: mengapa ingatan sejarah nasional begitu kuat bertumpu pada satu peristiwa di Pulau Jawa, sementara begitu banyak perjuangan daerah belum memperoleh perhatian yang seimbang?
Secara historis, pertempuran Surabaya berlangsung dalam situasi genting setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Kedatangan tentara Sekutu yang dipimpin Inggris pada Oktober 1945, disertai kepentingan kembalinya administrasi kolonial Belanda melalui NICA, memicu ketegangan dengan rakyat Indonesia.
Tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby pada 30 Oktober 1945 memperburuk keadaan. Penggantinya, Mayor Jenderal E.C.R. Mansergh, mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Ultimatum tersebut ditolak. Pada 10 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara.
Perlawanan rakyat Surabaya kemudian menjadi simbol keberanian mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah Indonesia selanjutnya menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959, yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959.
Akan tetapi, ada satu hal yang menarik untuk direnungkan. Keppres tersebut menyebut Hari Pahlawan sebagai salah satu hari nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Artinya, makna peringatannya tidak seharusnya berhenti pada Surabaya atau masyarakat Jawa Timur saja.
Menurut saya, persoalannya bukan pada Surabaya yang dikenang, melainkan pada daerah-daerah lain yang belum mendapatkan ruang setara dalam narasi kepahlawanan nasional.
Indonesia bukan hanya Jawa. Jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan, berbagai kerajaan dan masyarakat di Nusantara telah memiliki sejarah perlawanan terhadap kekuatan kolonial.
Aceh, misalnya, memiliki pengalaman panjang menghadapi ekspansi kolonial Belanda sejak 1873. Perang Aceh melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, dan Cut Meutia. Perjuangan mereka bukan sekadar catatan lokal, melainkan bagian penting dari sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara.
Demikian pula perlawanan rakyat Maluku, perjuangan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Pangeran Diponegoro di Jawa, serta berbagai perlawanan di Sumatera dan Kalimantan. Masing-masing memiliki konteks, karakter, dan pengalaman sejarah yang berbeda.
Di sinilah kita perlu membedakan antara sejarah nasional dan dominasi narasi tertentu dalam penulisan sejarah nasional. Sejarah nasional semestinya menjadi ruang perjumpaan berbagai pengalaman daerah, bukan hanya pengulangan peristiwa yang paling sering hadir dalam buku pelajaran dan peringatan kenegaraan.
Saya juga teringat pemikiran Tengku Hasan M. di Tiro dalam The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro (1984). Dalam catatan bertanggal 12 Januari 1978, ia menggunakan istilah politik yang sangat keras, yakni rezim kolonial baru Jawa-Indonesia, untuk menggambarkan pengalamannya terhadap kekuasaan negara di Aceh (hlm. 134).
Pandangan tersebut harus dibaca secara kritis dalam konteks konflik politik dan pengalaman Aceh pada masa itu. Kritik Hasan Tiro diarahkan kepada kekuasaan dan sistem politik yang ia anggap menindas Aceh, bukan alasan untuk menyalahkan masyarakat Jawa secara etnis.
Dalam Atjeh Bak Mata Donja (1968), hlm. 64, Hasan Tiro juga mengemukakan kritik tajam terhadap hubungan kekuasaan dan kemakmuran Aceh. Gagasannya memperlihatkan bagaimana persoalan sejarah, kedaulatan, identitas, dan distribusi kekuasaan menjadi bagian dari kritik politiknya.
Saya tidak bermaksud menjadikan seluruh pandangan Hasan Tiro sebagai kebenaran sejarah yang tidak dapat diperdebatkan. Namun, tulisannya memperlihatkan bahwa persoalan hubungan pusat dan daerah serta cara suatu bangsa memahami sejarahnya sendiri merupakan persoalan yang patut terus dikaji.
Pada akhirnya, memperingati Hari Pahlawan tidak cukup hanya dengan mengulang nama-nama yang sudah dikenal. Kita juga perlu membuka kembali arsip, membaca naskah lama, meneliti sejarah lokal, dan menghadirkan tokoh-tokoh perjuangan dari berbagai daerah.
Jangan sampai kita begitu fasih menghafal sejarah kepahlawanan di satu wilayah, tetapi justru gagap ketika ditanya siapa pahlawan dari tanah kelahiran sendiri.
Saya berharap peringatan 10 November menjadi momentum untuk membangun penulisan sejarah Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Surabaya tetap menjadi bagian penting dari sejarah kepahlawanan nasional. Namun, Aceh dan daerah-daerah lainnya juga memiliki tempat yang tidak boleh dihapus dari ingatan bangsa.
Sebab, Indonesia dibangun bukan oleh satu daerah, bukan oleh satu suku, dan bukan oleh satu pengalaman sejarah. Indonesia dibangun oleh banyak daerah dengan perjuangan, pengorbanan, dan sejarahnya masing-masing.
Sentralisasi Jawa dalam Sejarah Nasional
Ada satu persoalan lain yang menurut saya perlu dibicarakan ketika memperingati 10 November, yakni hubungan antara kekuasaan, identitas daerah, dan penulisan sejarah nasional. Dalam Atjeh Bak Mata Donja (1968), halaman 64, Tengku Hasan M. di Tiro menyampaikan kritik keras terhadap kekuasaan yang berpusat di Jawa dan hubungannya dengan Aceh. Dalam edisi terjemahan Aceh di Mata Dunia (2013), halaman 97, kritik tersebut menggambarkan kekecewaannya terhadap pengelolaan kekayaan dan kemakmuran Aceh oleh pemerintah pusat.
Bahasa politik Hasan Tiro memang keras dan harus dibaca sesuai konteks konflik Aceh pada zamannya. Namun, ada satu persoalan yang dapat kita renungkan dari kritik tersebut: apakah sejarah dan identitas daerah di Indonesia sudah memperoleh ruang yang adil dalam narasi kebangsaan?
Mengapa Hari Pahlawan nasional begitu lekat dengan peristiwa pertempuran di Surabaya? Mengapa bukan peringatan yang mengangkat keseluruhan pengalaman perjuangan bangsa dari berbagai wilayah? Padahal, Aceh memiliki sejarah panjang perang melawan kolonialisme, demikian pula Maluku, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya.
Saya berpandangan bahwa menjadikan 10 November sebagai Hari Pahlawan nasional tidak salah. Yang perlu diperluas ialah cara kita memaknai dan mengajarkannya. Jangan sampai satu peristiwa di Jawa seolah-olah menjadi representasi tunggal seluruh sejarah kepahlawanan Indonesia.
Harapan saya, pemerintah, sejarawan, pendidik, dan media memberikan ruang lebih besar bagi sejarah perjuangan daerah. Kita perlu membangun ingatan nasional yang tidak Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris. Sebab, menghargai pahlawan Surabaya tidak berarti melupakan pahlawan Aceh dan daerah lainnya.
Hari Pahlawan seharusnya menjadi milik seluruh bangsa, bukan hanya milik satu wilayah dalam peta Indonesia. []
*Penulis merupakan Magister Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua Prodi S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam, UNISAI Samalanga, Kabupaten Bireun, Aceh.
