
Bogor – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 15 sertipikat tanah secara gratis kepada masyarakat penerima program Bedah Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat.
Penyerahan sertipikat dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, pada Sabtu (7/11). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Usai penyerahan, Andi Tenri Abeng berbincang langsung dengan 15 penerima sertipikat dan warga sekitar yang berkumpul di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah, Bogor. Dalam kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat yang masih menggunakan sertipikat tanah analog agar segera beralih ke sertipikat elektronik.
“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng dalam keterangannya, Senin (9/11).
Dia menjelaskan, masyarakat yang ingin melakukan alih media sertipikat tidak harus datang ke Kantor Pertanahan pada hari kerja. Sebab, sejumlah Kantor Pertanahan juga menyediakan pelayanan pada akhir pekan melalui program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).
Layanan PELATARAN dibuka setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat. Salah satu kantor yang menyediakan layanan tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Bogor.
“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tutur Andi Tenri Abeng.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan program bantuan perumahan, termasuk keterlibatan langsung jajaran kementerian dalam melihat kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Maruarar, kehadiran pemerintah secara langsung diperlukan agar setiap kebijakan dan program bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal itu juga berlaku dalam pemberian bantuan perumahan yang perlu didukung kepastian hukum atas tanah penerima manfaat.
“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ujar Maruarar.
Penyerahan 15 sertipikat tersebut merupakan hasil sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026.
Dalam kerja sama tersebut, Kementerian PKP menjalankan program bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat, sedangkan Kementerian ATR/BPN memfasilitasi proses penyertipikatan tanah secara gratis.
Dengan demikian, penerima bantuan tidak hanya memperoleh dukungan perbaikan rumah, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi, serta jajaran terkait. []





