Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui Thomas AM Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Persetujuan itu diberikan usai Thomas menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada Senin (26/1).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal Komisi XI DPR dan selanjutnya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan pada Selasa (27/1).
“Dalam rapat internal di Komisi 11, bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas AM Djiwandono,” ujar Ketua Komisi XI DPR Misbakhun.
Misbakhun menyebut, salah satu pertimbangan utama pemilihan Thomas adalah kemampuannya menjelaskan arah kebijakan ekonomi secara komprehensif serta posisinya yang dapat diterima lintas partai politik.
“Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa,” katanya.
Terkait status Thomas sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, Misbakhun menilai isu tersebut tidak relevan selama profesionalisme tetap dijaga.
“Dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses, sehingga kalau menurut saya isu itu (keponakan Prabowo) bisa dikesampingkan, bahwa ada profesionalisme,” ujarnya.
Misbakhun juga menegaskan bahwa jabatan Deputi Gubernur BI bersifat kolektif-kolegial dalam Dewan Gubernur, sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara bersama.
“Menurut saya, pengalaman di monetary policy itu bisa diperkuat ketika Pak Thomas itu mempunyai pengalaman di fiscal policy. Jadi saling melengkapi,” kata Misbakhun.
Dalam uji kelayakan, Thomas memaparkan gagasan sinergi fiskal dan moneter yang berbeda dari kebijakan burden sharing pada masa pandemi Covid-19. Ia menekankan pentingnya dukungan likuiditas dalam memperkuat efektivitas kebijakan suku bunga.
“Saat ini hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal moneter khususnya di level likuiditas dan suku bunga,” ujar Thomas.
Ia menilai transmisi kebijakan suku bunga membutuhkan waktu yang relatif panjang, sehingga perlu ditopang kebijakan likuiditas yang memadai agar dampaknya lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Thomas juga menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi relatif solid, ditopang inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang tetap berjalan, serta ketahanan sektor keuangan.
“Inflasi mengalami tren penurunan adalah sesuatu yang menurut saya memberikan ruang untuk ekonomi Indonesia ke depannya,” katanya.
Jika resmi menjabat, Thomas akan mengusung strategi bertajuk GERAK sebagai kerangka kebijakan adaptif dan lincah, dengan tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Strategi ini mencakup lima pilar utama: penguatan tata kelola kebijakan, peningkatan efektivitas kebijakan, penguatan resiliensi sistem keuangan, akselerasi sinergi fiskal-moneter dan sektor keuangan, serta keberlanjutan transformasi keuangan.
“Hari ini saya mencetuskan sesuatu konsep tematik. Ada 5 semacam strategi tematik yang saya ingin cetuskan pada hari ini,” ucapnya.
Thomas menekankan bahwa tata kelola (governance) menjadi fondasi utama kebijakan BI, yang telah diperkuat melalui regulasi, termasuk independensi BI sejak 1999 serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang disahkan pada 2023.
Dalam rangkaian uji kelayakan tersebut, Thomas menjalani fit and proper test bersama Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI sekaligus Asisten Gubernur, Dicky Kartikoyono. Sebelumnya, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro telah lebih dulu mengikuti uji serupa pada Jumat (23/1). []
