Banda Aceh – Digitalisasi dalam pemerintahan terus menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan bahwa perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui teknologi digital menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan fiskal daerah di tengah tekanan ekonomi.
“Salah satu implementasi konkret yang kami dukung adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banda Aceh. Ini adalah bagian dari upaya mendorong digitalisasi sistem keuangan daerah,” ujar Agus dalam kegiatan Bincang Bincang Media (BBM) di Banda Aceh, Selasa (20/5/2025).
Agus menyebutkan, kajian Bank Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan PAD hingga 14 persen. Langkah ini dinilai mampu menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan resilien, sekaligus memperkuat iklim investasi di daerah.
Lebih lanjut, Agus mengungkapkan perkembangan digitalisasi di Aceh hingga triwulan I 2025 menunjukkan tren yang menggembirakan.
“Data kami mencatat ada 668.579 pengguna QRIS di Aceh, dengan jumlah merchant mencapai 196.415, dan 80 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM. Jumlah transaksi QRIS telah mencapai 4,19 juta kali dengan nilai transaksi sebesar Rp542,8 juta,” paparnya.
Ia menambahkan, capaian ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak dalam menyosialisasikan manfaat QRIS yang dikenal dengan prinsip Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal atau Cemumuah.
“Kami akan terus mendorong sinergi lintas sektor untuk memperluas pemanfaatan digitalisasi, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah,” tutup Agus.
Dengan percepatan digitalisasi dan adopsi teknologi pembayaran nontunai, Pemerintah Aceh diharapkan dapat memaksimalkan potensi PAD dan menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan transparan. []
