Aceh Besar – Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat melalui berbagai langkah strategis guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Plt Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah saat menyampaikan sambutan dalam acara Aceh Economic Forum yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Aceh, di Ballroom The Pade Hotel, Kamis, (16/1/2025).
Diwarsyah menyebutkan, sejumlah program yang dijalankan pemerintah Aceh untuk dongkrak perekonomian, diantaranya memberikan pelatihan keterampilan kerja dan akses permodalan bagi UMKM.
Selain itu, upaya lainnya juga terus diperkuat dengan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai elemen fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif.
“Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus didorong guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan,” kata Diwarsyah.
Pemerintah Aceh, kata Diwarsyah, juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2023 yang mengatur penggunaan produk Aceh oleh Bupati/Walikota, instansi vertikal, SKPA, BUMN/BUMD, dan sektor jasa hospitality.
“Instruksi ini mendorong promosi serta penggunaan produk-produk Aceh dalam berbagai kegiatan kedinasan, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengendalikan inflasi,” ujar Diwarsyah.
Lebih lanjut, Diwarsyah mengatakan, kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, dunia usaha, dan akademisi, sangatlah diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.
“Pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri, sinergi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemitraan ini harus mencakup pendampingan bagi usaha kecil, pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, serta peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai lapisan,” kata Diwarsyah.
Acara Aceh Economic Forum itu juga diisi dengan kegiatan diskusi yang diisi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Safuadi.
Kemudian, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung, Prof Bustanul Arifin, Kepala BPS Aceh Ahmadriswan dan Ketua ISEI Aceh Aliasuddin. []
