Bener Meriah – Konflik antara gajah liar dan manusia di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, semakin mengkhawatirkan. Kawanan gajah yang kerap melintasi kawasan permukiman membuat aktivitas masyarakat terganggu. Bahkan, sebanyak 13 sekolah di Kecamatan Pintu Rime Gayo terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka.
Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi ancaman pergerakan kawanan gajah liar yang dilaporkan melintasi kawasan permukiman, baik pada siang maupun malam hari. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak yang hendak pergi ke sekolah.
Tim Advokasi Jaringan Gajah Nusantara (JGN) Aceh yang turun langsung ke lokasi pada 7 November 2026 menemukan sejumlah sekolah dalam kondisi sepi. Aktivitas pembelajaran hanya berlangsung secara daring, sementara para guru tetap memberikan materi kepada siswa.
Tim Advokasi JGN Aceh, Yulham Eon, menyayangkan kondisi tersebut. Dia menilai konflik yang terus berulang tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap masa depan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak.
“Kami melihat langsung kondisi di Bener Meriah. Memang aktivitas sekolah sepi. Hanya ada guru yang sedang memberikan materi pembelajaran daring. Sangat disayangkan jika hal seperti ini terus berlanjut. Anak-anak tidak bisa sekolah karena konflik satwa dan manusia di sini masih terus terjadi,” kata Yulham, Sabtu (7/11).
Konflik Berulang, Penanganan Dinilai Belum Serius
Kritik terhadap penanganan konflik gajah dan manusia juga disampaikan Koordinator Wilayah Tengah Forum Jurnalis Lingkungan (FJL), Yusradi. Dia menilai persoalan tersebut bukan kejadian baru karena terus berulang setiap tahun.
Bahkan, konflik yang terjadi selama ini telah menimbulkan korban jiwa, baik dari pihak manusia maupun gajah Sumatera.
Menurut Yusradi, kondisi tersebut menunjukkan belum adanya penanganan jangka panjang yang efektif untuk melindungi masyarakat sekaligus menjamin kelangsungan hidup satwa dilindungi.
“Konflik ini sudah lama terjadi. Tidak ada penyelesaian yang serius dari pemangku kebijakan. Belum lama juga ada hibah lahan presiden untuk konservasi gajah Sumatera di wilayah ini, tetapi setelah kami pantau, belum terlihat hasil yang baik,” ujar Yusradi di Bener Meriah.
13 Sekolah Diliburkan Selama Konflik Berlangsung
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bener Meriah melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar), Saidi, mengatakan wilayah terdampak konflik gajah telah ditetapkan dalam kondisi darurat belajar selama 14 hari.
Penghentian sementara pembelajaran tatap muka mulai diberlakukan sejak Kamis (5/11). Kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi keamanan di lapangan.
“Sampai dengan hari ini sekolah masih diliburkan sejak Kamis, Jumat hingga Sabtu. Besok Senin nanti kita lihat lagi. Hari ini juga akan kita pantau lagi. Yang sudah libur tiga hari,” ujar Saidi.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 13 satuan pendidikan yang terdampak penghentian sementara pembelajaran tatap muka. Sekolah-sekolah tersebut terdiri atas:
1. SD Negeri Kalung SP 1
2. SD Negeri Pantan Lah
3. SD Negeri Antara 40
4. SD Negeri Dirgantara KM 38
5. SD Negeri Pantan Sinaku
6. SD Negeri Ulu Naron
7. SD Negeri Tran Teget SP 2
8. SD Negeri Pancar Jelobok
9. SMP Negeri 5 Satu Atap Pancar Jelobok
10. SMP Negeri 2 Pintu Rime Gayo KM 40
11. SMP Negeri 4 Pintu Rime Gayo
12. MTsN Blang Rakal
13. MIS Blang Rakal
Kecamatan Pintu Rime Gayo sendiri merupakan salah satu kawasan yang kerap dilintasi kawanan gajah liar. Pergerakan satwa yang bisa terjadi kapan saja, termasuk pada siang hari, meningkatkan risiko pertemuan langsung antara manusia dan gajah.
Pihak Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama menegaskan keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama. Anak-anak dinilai belum sepenuhnya memahami risiko ketika berhadapan dengan satwa liar sehingga penghentian sementara pembelajaran tatap muka dianggap sebagai langkah pencegahan untuk menghindari jatuhnya korban.
Namun, kebijakan meliburkan sekolah dan menerapkan pembelajaran daring dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengurangi risiko konflik, melindungi masyarakat, sekaligus menjaga habitat dan jalur jelajah gajah Sumatera.
Penetapan status darurat belajar selama 14 hari juga perlu diikuti penanganan yang terukur dan transparan. Sebab, konflik yang terus berulang tanpa solusi jangka panjang akan membuat masyarakat terus hidup dalam ancaman, sementara anak-anak harus menanggung dampak berupa terganggunya hak mereka untuk memperoleh pendidikan secara normal. []
