Banda Aceh – Pemerintah Aceh resmi melantik Taufik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, Jumat (27/2) malam.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pembangunan sektor perumahan dan permukiman agar lebih merata di seluruh wilayah Aceh.
Penunjukan Taufik dinilai bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi juga menjadi momentum untuk mempercepat kebijakan pembangunan hunian layak bagi masyarakat. Dinas Perkim memiliki peran strategis dalam memastikan akses masyarakat terhadap rumah yang aman, sehat, dan layak huni.
Sektor perumahan disebut menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain menyediakan tempat tinggal, pembangunan permukiman juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan, stabilitas sosial, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Berbagai harapan pun mengiringi pelantikan Taufik. Ia diharapkan mampu membawa arah baru pembangunan perumahan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih kesulitan mendapatkan hunian layak.
“Selamat kepada Bapak Taufik atas kepercayaan yang diberikan. Semoga pengelolaan pembangunan perumahan di Aceh benar-benar menjadi cermin keadilan pembangunan. Rumah rakyat adalah indikator nyata kesejahteraan masyarakat,” demikian harapan yang disampaikan sejumlah pihak.
Dinas Perkim juga diharapkan tidak hanya fokus membangun rumah, tetapi turut meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Penyediaan akses air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, dan infrastruktur dasar lainnya dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan tertata.
Di sisi lain, persoalan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Penanganannya membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari penataan ruang, pengendalian pertumbuhan kawasan, hingga kolaborasi lintas sektor.
Ke depan, Taufik diharapkan menghadirkan berbagai terobosan untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni, serta memperluas jangkauan program bantuan perumahan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga diharapkan dapat menyinergikan program daerah dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat pembangunan perumahan bagi masyarakat Aceh, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.
Dengan kepemimpinan baru di Dinas Perkim Aceh, pembangunan sektor perumahan diharapkan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mampu menghadirkan hunian yang layak sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga. [ADV]
