Bireuen – Polemik pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga korban terdampak bencana di Kabupaten Bireuen dinilai telah selesai. Mantan Anggota DPR Aceh, Asrul Abbas meminta seluruh pihak, khususnya elite politik di Bireuen, untuk tidak lagi mempersoalkan isu tersebut.
“Persoalan polemik huntara bagi warga korban terdampak bencana di Bireuen sudah selesai. Saya meminta semua pihak, terutama elite di Bireuen untuk tidak lagi mempersoalkan soal huntara ini. Jangan lagi menggoreng isu huntara ini untuk kepentingan politik,” kata Asrul Abbas, Senin (9/2).
Asrul yang juga merupakan anggota DPRK Bireuen periode pertama sejak Kabupaten Bireuen terbentuk itu menegaskan, kejelasan sikap warga sudah disampaikan secara terbuka dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Aceh.
Ia merujuk pada rapat koordinasi para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang digelar di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2) kemarin.
“Dalam rapat koordinasi para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah di di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2) kemarin, memang sudah jelas bahwa hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap),” jelasnya.
Baca: Turun Langsung ke Bireuen, Wagub Aceh Akhiri Polemik Huntara
Menurut Asrul, polemik huntara yang berlangsung lama justru telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan di luar kepentingan masyarakat korban bencana.
“Polemik soal huntara di Bireuen sudah berlarut-larut yang diduga dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu di Bireuen,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bupati Bireuen, Mukhlis, yang dinilainya berpengalaman dalam menangani persoalan tersebut hingga menemukan jalan keluar.
“Bersyukur, Bupati Bireuen Mukhlis orang yang berpengalaman dan berhasil menangani masalah ini,” kata Asrul.
Lebih lanjut, Asrul juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan pascabencana di Bireuen.
“Tentu dengan bantuan pemerintah provinsi dan pusat, terutama Mendagri Tito Karnavian,” pungkasnya. []
