Banda Aceh – DPD Partai Demokrat Aceh menggembleng kader yang menjadi anggota dewan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.
Kegiatan yang berlangsung 28 hingga 30 April 2025 itu diikuti oleh seluruh anggota DPRA dan DPRK kabupaten/kota se-Aceh.
Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Muslim mengatakan, salah satu materi yang akan disampaikan dalam bimtek tersebut adalah tentang pemberantasan korupsi.
“Salah satu materi kita adalah bagaimana peran anggota DPR mencegah pemberantasan korupsi,” kata Muslim saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRA/DPRK kabupaten dan kota se Aceh dari Partai Demokrat di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (28/4/2025) malam.
Mantan anggota DPR RI itu mengingatkan seluruh kadernya untuk menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Muslim mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu persoalan utama yang masih menghantui bangsa Indonesia hingga hari ini.
“Kita jangan sampai terlibat dalam korupsi. Karena persoalan bangsa hari ini yang paling menonjol adalah korupsi,” ujar Muslim.
Menurutnya, kasus korupsi yang terus mencuat akhir-akhir ini menunjukkan betapa kompleks dan dalamnya persoalan tersebut di berbagai lapisan pemerintahan.
“Kita tahu betul, akhir-akhir ini persoalan korupsinya kesannya tidak akan habis-habisnya. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua,” tutur Muslim.
Sementara, Deputi Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Iwan Rinaldo Syarief menjelaskan pentingnya program bimtek bagi anggota dewan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, bimtek merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas agar para wakil rakyat dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
“Dalam program peningkatan kapasitas anggota dewan, memang ada program bernama bimtek. Ini dilakukan di seluruh Indonesia,” ungkap Iwan.
Ia menjelaskan bahwa Bimtek tidak hanya sekadar pelatihan teknis, melainkan juga berperan menyelaraskan langkah para legislator daerah agar bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya pihak eksekutif.
“Ini agar tupoksinya (anggota dewan) berjalan secara optimal,” pungkasnya. []
