Jakarta – Program penanaman 10 ribu bibit mangrove yang diinisiasi Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basya melalui konsep Green Policing atau Polisi Hijau mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.
Menurut Nasir, langkah yang dilakukan Polda Aceh bukan sekadar aksi simbolik, tetapi merupakan pendekatan strategis dalam memperkuat pertahanan ekologis kawasan pesisir.
“Mangrove itu banyak manfaatnya. Selain tempat tinggal ikan dan berbagai jenis binatang laut lainnya, pohon mangrove juga bisa meredam gelombang besar seperti tsunami. Karena itu, penanaman 10 ribu mangrove adalah model mitigasi bencana melalui pendekatan ekologi,” kata Nasir, Kamis (5/3).
Ia menjelaskan, keberadaan mangrove berfungsi menahan abrasi serta mengurangi dampak gelombang pasang dan tsunami di wilayah pesisir. Tak hanya sebagai habitat biota laut, mangrove juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Legislator asal Aceh itu menilai, inisiatif tersebut juga mengandung dimensi edukatif. Program ini dinilai mampu mendekatkan kembali masyarakat pesisir dengan lingkungannya, terutama generasi muda.
“Inisiatif ini dalam pandangan kami ingin mendekatkan kembali masyarakat pesisir dengan lingkungannya, terutama generasi muda yang mungkin belum banyak tahu tentang tanaman mangrove,” ungkapnya.
Nasir juga menyoroti potensi ekonomi yang bisa tumbuh dari kawasan mangrove yang terkelola baik. Selain meningkatkan kualitas udara, kawasan tersebut berpeluang dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi dan lingkungan.
“Mangrove yang tumbuh dengan baik akan menjadi nilai tambah berupa udara yang lebih bersih di sekitarnya dan juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi desa jika dikembangkan sebagai wisata edukasi dan lingkungan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa konsep Green Policing dapat diimplementasikan dengan pendekatan berbeda di setiap daerah, menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing. Namun tujuannya tetap sama: menjaga kelestarian lingkungan dari berbagai ancaman kerusakan.
“Green Policing tentu berbeda di masing-masing daerah, tetapi tujuannya sama, yaitu menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat pertambangan dan penebangan kayu secara liar,” ungkapnya.
Nasir pun mendorong pemerintah daerah agar turut mendukung program tersebut melalui pengalokasian anggaran khusus untuk menjaga kelestarian mangrove. Ia menilai keseimbangan ekologi kawasan pesisir adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda.
“Inisiatif Kapolda Aceh Irjen Marzuki harus didukung pemerintah setempat dengan mengalokasikan dana untuk menjaga kelestarian mangrove. Menjaga keseimbangan ekologi kawasan pesisir menjadi keharusan, dan inisiatif itu sudah dimulai,” tegasnya.
Ia berharap program ini mendapat dukungan luas agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Semoga gayung bersambut, sebab ekologi yang baik akan menghadirkan kualitas lingkungan hidup yang baik pula,” tutupnya.
Sebelumnya, program penanaman 10 ribu mangrove dilaksanakan oleh Polda Aceh sebagai wujud komitmen Polisi Hijau dalam mendukung pelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir. Kegiatan tersebut dipusatkan di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.
Kapolda Aceh menyatakan, program Polisi Hijau merupakan wujud nyata komitmen institusinya dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, khususnya di kawasan pesisir.
“Kawasan pesisir memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana, pencegahan abrasi, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanaman mangrove merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Selain menjaga keseimbangan ekosistem pantai dan menjadi habitat berbagai biota laut, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen.
“Green Policing Polda Aceh diawali dengan penanaman 10 ribu bibit mangrove. Ke depan, saya memerintahkan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran di Aceh untuk melaksanakan kegiatan serupa,” pungkas Kapolda Aceh. []
