Banda Aceh – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dr Teuku Raja Keumangan (TRK) menilai kehadiran perusahaan pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya masih belum berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat sekitar tetap menjadi penonton, sulit mengakses posisi strategis di perusahaan, bahkan menganggur dan hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Teuku Raja Keumangan, di Banda Aceh, Senin (20/2/2023).
Kondisi tersebut diketahui Teuku Raja Keumangan setelah dirinya melakukan reses ke Dapil 10 Aceh, dan mendengarkan keterangan tokoh masyarakat, para Keuchik (kepala desa), LSM, serta pemerhati isu lingkungan hidup dari dua kabupaten tersebut.
TRK menegaskan, kondisi tersebut akan menjadi concern DPRA untuk melakukan pengawasan, dan segera memanggil pihak perusahaan guna mengevaluasi secara menyeluruh, dan memproteksi akar masalah yang sebenarnya.
“Sehingga ke depan kehadiran perusahaan benar-benar berkontribusi maksimum sesuai ekspektasi (harapan) publik,” ujarnya.
Kata TRK, seharusnya putra daerah dapat mengakses posisi selayaknya di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dua kabupaten itu, bukan menjadi penonton melihat eksistensi orang luar mencari kehidupan di tanah kelahirannya.
“Sayang, warga lokal di sana memprihatinkan, bahkan memikul dampak atas pencemaran lingkungan serta akses jalan yang mulai rusak,” kata Ketua Majelis Agung Raja Sultan Aceh itu.
Dalam kesempatan ini, TRK juga mendorong Pansus (panitia khusus) DPRA untuk mendesak perusahaan memprioritaskan penyerapan putra dan putri terbaik daerah dan merekrutnya secara transparan guna memberikan kesempatan kepada SDM lokal.
“Kita juga berharap kontribusi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban untuk penyaluran CSR, serta mengatasi dampak atas pencemaran limbah perusahaan yang harus dipikul warga sekitar,” demikian TRK. []
